Puan, Luhut, Darmin, dan Wiranto Ajukan Anggaran Rp 1,5 T untuk 2017

Jakarta - Empat Menteri Koordinator (Menko) pada Kabinet Kerja mengajukan anggaran dengan total Rp 1,5 triliun untuk 2017. Pengajuan anggaran ini disampaikan ke Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Rinciannya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, mengajukan anggaran Rp 381,5 miliar. Angka ini lebih rendah 3% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

"Pagu Kemenko PMK adalah Rp 381,5 miliar," ujar Puan saat rapat di Banggar DPR, Jakarta, Rabu (14/8/2016).

Beberapa program kerja yang akan dijalankan adalah dukungan manajemen dan pelaksanaan program teknis dan koordinasi kebijakan meliputi pembangunan karakter dan reformasi birokrasi.

Menko Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengajukan anggaran sebesar Rp 281,1 miliar. Ini untuk menjalankan program kepastian penegakan hukum, rasa aman dan ketertiban, politik dan demokrasi yang sehat, dukungan birokrasi yang profesional.

Selanjutnya Menko Perekonomian, Darmin Nasution, mengajukan anggaran Rp 560,9 miliar. Besarnya anggaran ini seiring dengan kebutuhan penambahan belanja yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp 210,5 miliar.

"Kami usulkan tambahan anggaran Rp 210,5 miliar. Sehingga total anggaran 2017 diusulkan menjadi 560,9 miliar. Rincian yang Rp 210,5 tambahan itu adalah pada dasarnya perintah presiden berdasarkan PP, Perpres, Inpres yang memberikan tugas-tugas agak khusus," terang Darmin.

Menko Kemaritiman, Luhut B Panjaitan, mengajukan anggaran sebesar Rp 350,5 miliar. Porsi anggaran paling besar adalah untuk belanja barang dan menyelesaikan berbagai persoalan.

"Distribusi pagu anggaran sementara 2017 belanja barang paling banyak sekitar 85-86% karena untuk kantor dan kunjungan-kunjungan dan penelitian ke daerah," pungkasnya. (mkl/hns)