Kepala Bappenas ke BPS: Data Pangan Harus Akurat

Jakarta - Kecuk Suharyanto resmi menjabat sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) yang baru setelah dilantik oleh Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

Dalam sambutannya, Bambang menekankan agar di bawah pimpinan barunya ini BPS bisa lebih akurat dalam penyediaan data, khususnya data produksi pangan, mengingat program bantuan subsidi yang dilaksanakan oleh pemerintah selama ini tidak tepat sasaran, dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan karena data yang tersedia kurang akurat.

"Dulu dengan menyediakan harga-harga murah untuk produk tertentu kepada masyarakat, apakah itu beras BBM, listrik. Sekarang bukan saatnya lagi. Metode tersebut terbukti salah sasaran dan memberatkan keuangan negara sendiri di dalam APBN. Kita harus memberikan bantuan pemerintah yang tepat sasaran, maksudnya langsung kepada rumah tangga, keluarga, jelas di mana alamatnya dan siapa orangnya. Diharapkan anggaran bisa jadi lebih efisien dan masyarakat bisa merasakan negara hadir dalam kehidupannya sehari-hari," ujar dia dalam sambutannya pada pelantikan Kepala BPS Kecuk Suharyanto di kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Ia berharap, BPS mulai berpikir mengenai dampak kelengkapan data yang tepat dan benar. Hal ini juga terkait kebijakan one data policy, yang tengah dirancang oleh pemerintah. BPS dan Badan Informasi Geospasial (BIG) diharapkan dapat bekerjasama dengan baik, keduanya dalam penyediaan data berbasis angka dan juga peta.

"Kita perlu kerjasama yang baik, yang ada di bawah kementerian Bappenas, antara BPS dan badan informasi geospasial. Yang satu adalah data angka, dan satu dalam bentuk peta. Kombinasi ini diharapkan bisa mendapatkan akurasi yang baik," tambahnya.

Nantinya, BPS akan menjadi institusi utama yang menentukan apakah data tersebut valid atau akurat. Mengingat Indonesia sebagai negara besar yang terdiri dari banyak pulau, dibutuhkan kerja keras di dalam penyediaan data yang akurat tersebut.

Tantangan terbesar mengenai penyediaan data yang akurat adalah data produksi hasil pertanian. Diperlukan sumber data yang dapat diandalkan untuk menentukan kebijakan mengenai bantuan-bantuan pangan kepada masyarakat. Pada akhirnya semua kebijakan yang bagus hanya bisa diimplementasikan dengan baik kalau datanya akurat.

"Kalau data produksi pangan tidak akurat, maka ada kemungkinan tahu-tahu ada sekelompok masyarakat yang tidak mendapat bantuan, atau impor kelebihan, atau selama ini kita impor padahal kita cukup. Kita tidak perlu lagi menuduh siapa yang benar atau salah, tapi BPS bisa keluar dengan data yang paling mendekati kebenaran, terutama untuk produksi pangan adalah luas lahan," tukas dia. (dna/dna)