Jadi Kepala BPS Baru, Ini Rencana Kerja Kecuk Suharyanto

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) kini memiliki nakhoda baru. Kecuk Suharyanto dilantik sebagai Kepala BPS oleh Menteri/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

Tugas BPS menjadi vital mengingat data-data yang dihasilkan akan menentukan kebijakan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat banyak. Pria yang akrab disapa Kecuk ini akan segera menyusun strategi pengembangan statistik nasional dengan cara menggabungkan data statistik dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L).

"Kita ke depan mau menggabungkan peta dan data. Foto satelit jadi kita tahu luas area lahan. Sekarang sedang kita uji coba di dua Kabupaten, yaitu Indramayu dan Garut," ujarnya usai acara pelantikannya sebagai kepala BPS di Kementerian Bappenas, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Sebelumnya, Bambang juga menekankan akan pentingnya data produksi pangan Indonesia yang selama ini dilakukan oleh BPS, sehingg program bantuan yang dilaksanakan oleh pemerintah bisa tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Untuk itu, selanjutnya BPS akan meningkatkan kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai penyedia data dalam bentuk peta, dan K/L terkait, demi terciptanya suatu strategi nasional pengembangan statistik. Target data produksi pangan pun diharapkan akan keluar pada tahun depan.

"Tahun depan akan keluar (data produksi pangan). Kita harus duduk dulu ke Badan Informasi Geospasial. Peta juga mesti ditingkatkan resolusinya. Kerja bareng lah, jadi biar kita hasilkan satu data seperti yang diminta Presiden. Jadi luas panen akan menggunakan peta mereka. Lalu gabungkan dengan data yang kita survei. Peta nggak saling berdiri sendiri, data berdiri sendiri. Harus sama. Kita juga akan mengajak Kementerian Pertanian," tutur Kecuk.

Sebagai informasi, BPS akan menjadi institusi utama yang menentukan apakah data yang dikumpulkan valid atau akurat. Diperlukan sumber data yang dapat diandalkan untuk menentukan kebijakan mengenai bantuan-bantuan pangan kepada masyarakat. Pada akhirnya semua kebijakan yang bagus hanya bisa diimplementasikan dengan baik kalau datanya akurat. (drk/drk)