Meski Ada Gempa Nias, RI Takkan Minta Tambahan Moratorium

Jakarta - Meneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani menegaskan, pemerintah tidak akan minta tambahan moratorium utang pada tahun 2005 ini, meski ada peningkatan biaya rehabilitasi dan rekonstruksi menyusul gempa di Pulau Nias. Sri Mulyani menyampaikan hal itu usai Musrenbangpus (musyawarah pembangunan tingkat pusat) di Gedung Bappenas, Jalan taman Suropati, Jakarta, Rabu (30/3/2005)."Kalau untuk 2005 tidak (meminta). Saya rasa nanti akan kita akomodir, saya belum bisa membahas. Nanti akan kita lihat lagi berapa dana kebutuhan itu dan apakah masih dalam kerangka yang diperkirakan," kata Sri Mulyani saat ditanya apakah pemerintah akan minta tambahan moratorium.Mengenai bantuan darurat dari negara sahabat, Sri Mulyani mengatakan, lembaga internasional seperti PBB, Unicef, WHO dan badan-badan di bawahnya masih memiliki dana yang cukup untuk membantu Indonesia. "Dari negara-negara sebagian masih ada, seperti PBB. Mereka memiliki data paling tidak untuk operasional 6-12 bulan ke depan. WFP, WHO dan Unicef, ICR mereka punya dana yang cukup. Jadi mereka masih bisa menggunakan dana yang dimiliki sekarang," ujarnya. Sementara negara-negara seperti Jepang, Australia, Amerika dan Jerman sudah menyatakan minat terhadap proyek infrastruktur yang ada dalam master plan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun sejumlah proyek masih perlu dinegosiasikan. "Mereka sudah punya identifikasi proyek yang mereka tertarik untuk mendanai berdasarkan master plan. Jepang sudah lama, dananya juga sudah ada. Kita sudah identifikasi beberapa aktivitas yang mereka ingin terlibat di dalamnya," papar Sri Mulyani. (qom/)