Anggaran Dipotong Rp 2,08 T, Begini Cara Mendes Agar Programnya Tetap Jalan

Jakarta - Pemerintah melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 133,8 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Salah satunya yakni Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) dengan total anggaran yang dipangkas sebesar Rp 2,08 Triliun.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan agar progamnya tetap jalan dia melakukan sinergi dengan kementerian lain. Contohnya dengan Kementerian PUPR yang berkordinasi terkait saluran irigasi di daerah.

"Insya Allah enggak berpengaruh karena pemotongaan anggaran saya bisa disinergikan ke kementerian-kementerian lain," kata Eko, di Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (16/9/2016).

"Misal dengan Kementerian PUPR sangat responsif sekali. Kemarin ada laporan 500.000 bidang tanah transmigran yang masih bermasalah. Langsung kemarin di meetingkan dan dilakukan pengukuran dan dalam waktu dekat 300.000 hektar itu akan beres semua," imbuhnya.

Bentuk kerjasama dengan Kementan misalnya dengan melakukan rapat kordinasi tentang lumbung pangan di daerah perbatasan dengan sejumlah kepala daerah di perbatasan. Mentan Amran bertanya berapa jumlah kebutuhan lahan kepada kepala daerah sehingga Eko menilai langsung bisa dijawab oleh kepala daerah masing-masing agar dianggarkan tahun selanjutnya.

"Rakor ini sangat efektif karena kita langsung action karena Mentan minta list down kebutuhannnya apa? Bapak bupati yang ada langsung action dan kita penuhi," kata Eko.

"Terus infrastruktur pasca panen yang butuh traktor bapak Mentan kasih traktor jadi kita langsung act sama-sama. Saya yakin kalau ini dijalankan pembangunan desa-desa akan lebih cepat dan lebih terintegrasi," imbuhnya.

Bentuk sinergi dalam anggaran kedua kementerian misalnya untuk menyediaakan bibit yang mana anggaran Kementan dipotong. Di samping itu, Kementan juga memiliki bibit yang merupakan salah satu program prioritas sehingga hal ini digabungkan.

Selain itu, Eko juga akan bersinergi dengan Kementerian BUMN untuk pasca panen. Ia menyebut misalnya terkait pasca panen di mana Bulog bisa mengajukan utang.

"Sinergitas pasca panen misalnya saya bicara dengan Kementerian BUMN dan dia langsung perintahkan Bulog buat sarana dan prasarana karena Bulog kan bisa hutang (untuk pasca panen) nggak andalkan anggaran," ujar Eko.

(dna/dna)