Ada Holding BUMN Pangan, Diharapkan Harga Stabil dan Petani Makmur

Jakarta - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pangan, mulai dari Perum Bulog, PT Sang Hyang Sri (SHS), PT Pertani, hingga PT Perikanan Nusantara (Perinus) dan PT Perikanan Indonesia (Perindo) akan digabung menjadi holding BUMN pangan.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengungkapkan bahwa holding BUMN pangan ini punya misi khusus. Holding BUMN pangan sangat strategis, tidak bisa dibandingkan dengan holding BUMN perbankan, PT Semen Indonesia, atau PT Pupuk Indonesia.

Holding ini dibuat dengan tujuan memajukan pertanian, membuat biaya produksi pangan menjadi lebih efisien, dan juga menjaga harga di tingkat petani maupun konsumen sehingga ketahanan pangan nasional kuat.

"Jangan disederhanakan ini sama dengan holding perbankan, semen hanya untuk mengkonsolidasi neraca, tapi untuk membangun pertanian Indonesia. Pangan itu 80 persen isinya bagaimana ketahanan pangan dihasilkan dengan efisien," kata Said Didu dalam diskusi di Restoran Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu (17/9/2016).

Said menjelaskan, holding pangan berperan menekan biaya produksi pangan dengan menyediakan benih dan alat mesin pertanian yang murah untuk petani. Lalu Bulog menjaga agar harga di tingkat petani tak jatuh tapi pangan tetap terjangkau oleh masyarakat.

"Dulu Pak Harto (Presiden RI 1967-1998) membuat lengkap, ada Pertani untuk alsintan, SHS untuk benih, Bulog untuk perdagangan, ada pupuk. Jadi produksi ada di masyarakat atau swasta, tapi cost yang menunjang pertanian harus di negara. Jangan serahkan (produksi) bibit kepada swasta, nanti jadi konglomerasi," paparnya.

"Pangan utamanya adalah logistik. Jadi sektor input seperti benih harus dikuasai negara. Contoh lah swasta yang logistiknya bagus seperti Indofood dan pabrik-pabrik rokok. Petani juga butuh kepastian harga," dia menambahkan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi, berharap nantinya holding BUMN pangan bisa mengintervensi pasar agar harga-harga pangan tak melambung tinggi sekaligus menyejahterakan petani.

"Diharapkan dampaknya bisa mempengaruhi struktur pasar pangan dan kesejahteraan petani. Sesuai UU, pemerintah harus mengendalikan harga dan menjamin ketersediaan pangan," tutupnya. (hns/hns)