Selain melakukan koordinasi antar instansi terkait, Pelindo I-IV juga harus memenuhi peralatan-peralatan yang dibutuhkan agar kapasitas pelabuhan dapat dimaksimalkan. Apabila ada peralatan yang kurang, mereka harus melengkapi.
Namun demikian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginginkan, agar BUMN pelabuhan tersebut dapat lebih terbuka soal kemampuannya dalam melakukan pengadaan alat. Ia mengaku tidak akan memaksakan hal seperti ini, mengingat waktu pengadaan alat-alat seperti crane tidak membutuhkan waktu yang sebentar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita tahu persis, kalau selama ini seolah-olah satu pelabuhan berbohong, ada 4 crane dibilang cuma 1. Tapi kita nggak tahu juga kalau pelabuhan memang hanya punya 1 misalnya, dan 3 lagi sedang diperbaiki. Makanya kita minta jujur," tambahnya.
Budi mengaku, menyelesaikan soal dwell time bukanlah perkara yang mudah karena menyangkut banyak hal. Sebagai Menteri yang baru, Ia pun masih akan melakukan pendalam lebih lanjut mengenai masalah dwell time ini, khususnya tarif.
"Saya akan koordinasi dengan menteri BUMN, ada satu policy tertentu yang akan kita lakukan di Pelindo supaya tarif transitmen (waktu singgah) harus ditekan, kalau nggak kita bermasalah," jelasnya.
Untuk itu, Ia pun akan lebih melihat usaha dari tiap operator pelabuhan, bukan hanya melihat hasil. Soal sanksi tegas seperti pemecatan, menurut Budi harus dilihat terlebih dahulu usaha yang dilakukan oleh Pelabuhan mengatasi masalah dwell time.
"Saya tidak terlalu mau mengatakan mau pecat-pecat. Kita lihat secara objektif, kalau hasilnya belum ada tetapi teman-teman melakukan effort yang luar biasa, kita harus hargai. Seperti kelengkapan alat tadi," tandasnya. (dna/dna)











































