Begini Cara OJK dan BI Muluskan Proyek Pembangunan Infrastruktur Nasional

Jakarta - Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, industri keuangan tak bisa lagi hanya mengandalkan sektor perbankan. Perlu ada pengembangan variasi layanan keuangan non bank agar industri keuangan lebih dalam dan lebih kuat. Upaya pendalaman pasar keuangan tersebut dibahas dalam Seminar on Financial Market Deepening 2016 di kantor pusat Bank Indonesia (BI).

Hadir dalam acara ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida. Dalam pidatonya, Nurhaida mengatakan pasar keuangan yang dalam, kuat dan beragam dapat mendukung pembiayaan berbagai proyek infrastruktur yang tengah giat dilakukan pemerintah.

"Indonesia saat ini telah mengembangkan pembangunan infrastuktur. Lalu bagaimana untuk pembiayaan proyek tersebut? Kita telah mengandalkan multiple pembiayaan (pembiayaan dari banyak sumber)," ujar Nurhaida dalam pidatonya di acara International Seminar on Financial Market Deepening 2016 di Kantor Pusat BI, Jakarta, Senin (19/9/2016).

Upaya yang bisa dilakukan untuk dapat memperoleh dana investasi ini salah satunya adalah dengan cara menawarkan produk baru kepada para investor. Untuk itu, OJK telah menerbitkan berbagai produk investasi bersama Bursa Efek Indonesia dan Kementerian Keuangan.

"Kita lihat ini bisa dapat digunakan untuk infrastruktur dan pembangunan secara nasional. Pembangunan infrastuktur kita lihat butuh dana yang sangat besar. Kita lihat memang ada hak untuk pembiayaan. Tapi kita akan gunakan privat sektor untuk pembiayaan," tutur Nurhaida.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardodjo mengatakan, salah satu pilihan pengembangan pasar keuangan adalah melakukan optimalisasi pendanaan secara langsung kepada lender atau investor, yaitu melalui pengembangan variasi instrumen pasar keuangan, perluasan basis pelaku pasar dan pengembangan infrastruktur pasar.

"Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara. Namun perkembangan pasar keuangan dalam 1 dekade terakhir relatif lebih lambat dibandingkan dengan negara kawasan. Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia belum bisa memanfaatkan pasar keuangan sebagai daya dorong perekonomiannya," tutur dia.

Menurut Agus, perkembangan pasar keuangan Indonesia tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Perlu sinergi kebijakan antar lembaga terkait, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan.

"Dengan pembahasan dan diskusi yang mendalam, diharapkan regulator dan pelaku pasar memiliki pemahaman yang sama terhadap isu-isu strategis dalam pasar keuangan Indonesia. Selanjutnya, koordinasi harus terus dilakukan, untuk membangun pondasi pasar keuangan yang kuat dan mampu mendorong ekonomi nasional," tandas dia.

Sekedar informasi, seminar ini juga digelar sebagai bagian dari 'Voyage to Indonesia', perjalanan menyongsong IMF World Bank Annual Meetings yang akan digelar tahun 2018 di Bali, Indonesia. Voyage to Indonesia terdiri dari serangkaian kegiatan yang melibatkan akademisi, sektor swasta, lembaga think tanks, organisasi pemuda dan masyarakat sipil di seluruh Asia. Peserta pertemuan akan memiliki kesempatan untuk terlibat dengan IMF dan World Bank dalam mendiskusikan berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama.

Pendalaman keuangan pun telah dipilih menjadi salah satu topik bahasan IMF World Bank Annual Meetings, mengingat pentingnya pendalaman keuangan bagi Indonesia dan negara-negara emerging market dalam mengejar pertumbuhan yang lebih kuat dan stabil. (dna/dna)