Kesalnya Mentan ke Feedloter: Sudah Dibantu Tapi Disalahgunakan

Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, menyebut dirinya sudah bekerja keras agar harga jagung petani bisa dijaga di harga paling rendah Rp 3.150/kg, caranya dengan mewajibkan perusahaan pakan ternak menyerap jagung petani saat panen.

Amran mengklaim, pihaknya sudah menganggarkan anggaran Rp 2,1 triliun untuk menambah luasan tanam jagung 724.000 hektar agar pengusaha tak kesulitan mencari jagung. Dia mengingatkan pengusaha pakan ternak, agar tak meniru perusahaan penggemukan sapi (feedloter) yang dianggapnya tidak komitmen untuk bersama-sama menjaga harga daging sapi setelah dibantu.

"Dulu-dulu tahun lalu saya bantu mereka, saya bawakan sendiri rekomendasi impornya. Siang malam kerja bantu, tapi disalahgunakan. Alhamdulillah mereka malah didenda Rp 100 miliar lebih, Dendanya lebih gede daripada untungnya," kata Amran saat berdialog dengan Gabungan Pengusaha Makanan Ternak di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (19/9/2016).

Ia menegaskan, kesalahan yang dilakukan perusahaan penggemukan sapi jangan sampai terulang oleh para peternak ayam.

"Jangan sampai terulang lagi, sudah kita bantu, tapi masih main-main serap jagung petani. Saya sudah anggarkan Rp 3 triliun, kalau ada yang main-main, saya keluarkan perusahaan Bapak dari list perdamaian," tambahnya.

Amran mengingatkan agar pengusaha pakan ternak tak tersandung masalah seperti halnya yang dialami pengusaha feedloter. Dimana sebanyak 32 perusahaan feedloter didenda Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar Rp 106 miliar, pasca melonjaknya harga daging sapi beberapa bulan lalu.

Menteri asal Bone, Sulawesi Selatan ini menargetkan, lewat skema penyerapan jagung lokal ini, dirinya menargetkan tak ada lagi impor jagung paling lambat pada tahun 2018 mendatang.

"Jagung setiap tahun impor 3,6 juta ton. Makanya lahan kita tambah 724.000 hektar, supaya buat jaga-jaga kita tambah lagi sampai 1 juta hektar, dibagi buat 41 perusahaan. Kalau ini bisa bergerak semua, tak ada lagi cerita impor paling lambat 2018," pungkas Amran. (dna/dna)