Distribusi Jagung dari Sumbawa Mahal, Kementan: Ada Masalah di Pelabuhan

Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Panjaitan siang ini mengumpulkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Mereka diundang untuk membahas rencana pembangunan berbasis pertanian di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Hasil Sembiring, mengungkapkan bahwa pihaknya ingin menggenjot produksi jagung di Sumbawa. Peningkatan produksi ini harus dilakukan sejalan dengan langkah Kementan menekan impor jagung.

"Sumbawa, Dompu, Bima ini kan memang daerah sentra jagung yang sudah berkembang bagus sehingga kita tadi bupati-bupatinya minta supaya ditingkatkan. Ya kita dorong karena ini terkait juga dengan program pengendalian impor jagung," kata Hasil usai rapat di Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Senin (19/9/2016).

Namun upaya ini terganjal masalah infrastruktur di Sumbawa, terutama pelabuhan. Hasil menuturkan, biaya distribusi jagung dari Sumbawa ke Pulau Jawa mencapai Rp 550/kg.

Padahal bila ada pelabuhan yang memadai, biaya distribusi jagung bisa dipangkas hingga menjadi Rp 175/kg atau kurang dari separuhnya.

"Ada masalah pelabuhannya. Coba bayangkan, kalau lewat jalan darat biaya distribusinya Rp 550/kg. Sedangkan kalau lewat laut Rp 175/kg, bisa murah," ucapnya.

Kementan sendiri menargetkan areal luas tanam jagung di Sumbawa bisa dilipatgandakan dari saat ini 196.000 hektar (ha) menjadi 400.000 ha. Target ini bisa dicapai bila ada infrastruktur konektivitas bagus.

"400.000 hektar tahun depan. Sekarang 196.000 hektar, mau 2 kali lipat. Berarti infrastruktur konektivitasnya perlu dipenuhi," tukas dia.

Sementara itu, Basuki Hadimuljono menyatakan siap membangun infrastruktur untuk mendukung pembangunan pertanian di Sumbawa.

"Tadi koordinasi untuk peningkatan produksi jagung dan gula di Sumbawa. Tadi ada Mentan, Kementerian LHK, Kemenhub, dan saya. Jadi saya tugasnya menyediakan air dan prasarana jalan jembatan dalam rangka angkutan itu," pungkasnya. (hns/hns)