Sri Mulyani Kenang Jokowi Terima Penghargaan Laporan Keuangan Terbaik

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka rapat kerja nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta. Dalam acara yang dihadiri oleh pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan cerita menarik.

Cerita masa lalu, saat Presiden Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Tepatnya pada 2008, saat Jokowi menerima penghargaan karena mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan.

"Saya ingat benar, waktu saya jadi Menkeu pertama dilaksanakan, saya ingat Pak Jokowi waktu jadi kepala daerah pertama kalau dapat WTP," ungkap Sri Mulyani, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9/2016).



Berjalan cukup lama, menurut Sri Mulyani hal ini bukan lagi baru bagi Presiden Jokowi. Bahkan menurutnya, perjalanan karir Jokowi sangat kental dengan pengelolaan laporan keuangan.

"Ini semacam dan bukan hal baru bagi Presiden. Oleh karena itu, ini akan menjadi tahun ke-9 dalam pelaksanaan rakernas akuntansi dan laporan keuangan," paparnya.

Sri Mulyani mengatakan, kegiatan ini tidak seharusnya hanya menjadi rutinitas, akan tetapi bagaimana bisa melakukan perbaikan setiap waktunya.

"Pelaporan keuangan dan secara akuntansi merupakan satu bagian dari keseluruhan upaya bangun akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan yang berdasarkan pada azas tata kelola yang baik," terangnya.

Harus ada perubahan paradigma, kata Sri Mulyani, untuk mampu menciptakan pengelolaan keuangan negara yang baik, dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan, serta menanamkan kesadaran tentang pentingnya informasi menyeluruh dan kredibel.

"Diharapkan setelah dapat status WTP dari BPK, laporan keuangan tidak hanya ditutup dan disimpan tapi diharapkan itu bisa menjadi basis untuk memperbaiki diri," kata Sri Mulyani.

Pada 2015, untuk pertama kalinya laporan keuangan disusun berbasis akrual, meski menurut Sri Mulyani masih belum sempurna. Komunikasi akan terus ditingkatkan agar bisa merealisasikan dengan lebih baik lagi.

"Saya sudah bicara dengan pimpinan BPK untuk bagaimana perbaiki laporan keuangan pemerintah pusat karena bagaimana pun juga, status laporan keuangan pemerintah pusat yang masih WDP (Wajar Dengan Pengecualian) sangat mempengaruhi persepsi risiko terhadap seluruh penyelenggaraan keuangan negara, itu ongkosnya jelas. Ketika kita keluarkan surat utang di pusat maupun korporasi bahkan swasta pun kadang tidak bisa melebihi rating pemerintah," paparnya. (mkl/wdl)