Pengusaha: Belanja Modal Harusnya untuk Beli Produk Lokal, Bukan Impor

Jakarta - Pemerintah telah menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar 5,1%, atau lebih rendah dari asumsi pertumbuhan ekonomi di 2016 sebesar 5,2%.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno mengungkapkan, lantaran sekitar separuhnya ditopang sektor konsumsi, seharusnya pemerintah meningkatkan kualitas dari sisi capex (capital expenditure) atau belanja modal, dengan tidak membuang banyak anggaran membeli barang modal dari impor.

"Kalau target 5,1% itu sudah cukup baik, tapi itu separuhnya dari sektor konsumsi. Harusnya ini juga harus diikuti dengan kebijakan penentuan rencana belanja modal pemerintah dan BUMN yang berkualitas," kata Benny saat rapat kerja Kadin di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

"Anggaran capex kementerian lembaga dan BUMN harusnya diarahkan untuk beli barang dalam negeri. Sampai sekarang masih banyak kementerian dan lembaga (K/L) yang belanja barangnya impor, terutama dari China, padahal di dalam negeri sudah bisa dibuat," imbuhnya.

Benny menuturkan, seharusnya pula setiap K/L melakukan transparansi dalam hal perencanaan anggaran. Hal itu membuat pengusaha di dalam negeri bisa menangkap peluang memasok barang dan jasa ketimbang harus dipenuhi dari impor.

"Sebenarnya kalau K/L mau terbuka, itu akan merangsang pengusaha untuk berbisnis. Kita minta rencana anggaran SKK Migas tapi sampai sekarang masih tertutup, kalau terbuka di dalam negeri terangsang untuk memenuhinya," ujar pengusaha tekstil ini. (hns/hns)