"Ini terutama nanti belanja bansos yang nampaknya menjadi biang keladi SPJ yang kami anggap complicated. Saya akan melihat bansos agar pelaksanaannya bisa disederhanakan tanpa mengurangi akuntabilitas," kata Sri Mulyani, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9/2016).
Persoalan ini, kata Sri Mulyani, juga sudah pernah menjadi sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani mengakui dengan pengurusan SPJ seperti sekarang memang menghabiskan banyak waktu bagi para birokrat. Sehingga banyak tugas penting tidak bisa dijalankan seperti yang diharapkan.
"Banyak aparat kita yang melakukan pekerjaan di lapangan dengan adanya kebutuhan untuk melakukan pertanggungjawaban untuk melaporkan SPJ," ujarnya.
Saat Sri Mulyani baru menjabat sebagai Menteri Keuangan, memang hal ini menjadi yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Sri Mulyani mengaku ditelepon langsung oleh Jokowi untuk mencari penyelesaian.
"Saya ditelepon untuk mencari penyelesaian ini," tegas Sri Mulyani. (mkl/wdl)











































