Jokowi: Opini WTP Bukan Jaminan Tidak Akan Korupsi

Jakarta - Beberapa Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2015. Bahkan tidak sedikit yang berhasil meraih selama lima tahun berturut-turut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada seluruh pimpinan instansi, opini WTP bukan berarti terhindar dari penyalahgunaan keuangan negara dan praktik korupsi.

"Saya ingin mengingatkan kepada seluruh menteri Pimpinan lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota, dan jajaran, jangan hanya berhenti pada mengejar predikat WTP, opini WTP. Karena opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan, tidak akan ada praktik korupsi," kata Jokowi.

"Ini berbeda. Justsru dengan predikat WTP kita harus bekerja keras membangun pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel," jelas Jokowi, saat membuka rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Jokowi menuturkan, penting bagi pemerintah untuk membangun sistem pengelolaan keuangan negara yang baik. Namun lebih juga bila kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkatkan, mengimbangin sistem yang berjalan.

"Kita harus mulai membangun sistem yang baik dengan mengembangkan digitalisasi, prosesnya digitalisasi dasn debirokratisasi. Menyederhanakan, mensimpelkan, dan jangan lupa kita harus membangun manusianya, SDM-nya dengan meningkatkan kompetensi kapasitas SDM kita secara berkelanjutan," pungkasnya. (mkl/wdl)