Minta Tax Amnesty Diperpanjang, Pengusaha: Ini Masuk Akal

Jakarta - Sudah dua bulan lebih program pengampunan pajak atau tax amnesty bergulir. Sejumlah pengusaha meminta pemerintah memperpanjang periode pertama tax amnesty yang tarif tebusannya masih 2%.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin, Johnny Darmawan mengatakan, permintaan memperpanjang masa pendaftaran tax amnesty dianggap wajar, mengingat proses konsolidasi aset sejumlah konglomerat butuh waktu yang berlarut-larut.

Pengusaha sendiri meminta kelonggaran dengan pendaftaran bisa dilakukan di bulan September, sementara proses pengurusan administrasi tax amnesty bisa dilakukan sampai Desember.

"Ini masuk akal dan tidak menyalahi aturan. Orang ngudek (ngejar) September, ini masalah persiapan nggak gampang. Juli kan aktif, tapi benar Juli nggak? Kan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) baru keluar Agustus. Bagaimana jalaninnya kalau petunjuknya belum ada," ujar Johnny di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

PMK yang dimaksud Johhny yakni aturan yang mengatur untuk perusahaan cangkang atau SPV (Special Purpose Vehicle).

"Jadi yang paling penting semua orang mau ikut. Masuk komitmen bulan September, kemudian berikan waktu tenggat setengah bulan atau sebulan. Kalau dia tidak lakukan, kena pinalti. Ini tidak melanggar UU, karena yang belum dilaporkan kan hanya jumlah angkanya saja," jelasnya.

Mantan Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor ini berujar, secara pribadi dirinya sendiri akan ikut tax amnesty pada bulan September ini.

"Saya mengharapkan 2%, saya akan masuk bulan ini. Harta saya nggak banyak kok," pungkas Johnny. (ang/ang)