Hadapi Krisis Energi, Filipina Terapkan 4 Hari Kerja
Rabu, 30 Mar 2005 18:28 WIB
Jakarta - Harga minyak yang terus melambung membuat pemerintah Filipina khawatir. Mereka pun mengeluarkan sejumlah kebijaka untuk menghemat energi. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem 4 hari kerja.Kebijakan diluncurkan Presiden Filipina Gloria Arroyo yang telah memerintahkan sebagian besar kantor pemerintah Filipina agar menerapkan empat hari kerja dalam sepekan pada April dan Mei mendatang guna menghemat energi.Demikian diungkapkan pajabat Istana Presiden seperti yang dikutip Worldnews.com, Rabu (30/3/2005). Hal itu dilakukan mengingat harga minyak yang terus naik kendati OPEC telah menambah kuota produksinya.Mulai 4 April hingga 31 Mei, para karyawan pemerintah di lembaga eksekutif akan bekerja 4 hari selama 10 jam setiap minggu, ketimbang lima hari selama delapan jam dari Senin hingga Jumat, demikian menurut perintah administratif yang ditandatangani Arroyo.Filipina menganggap penting sekali bagi pemerintah untuk mempelopori penghematan energi, tanpa membahayakan pelaksanaan pelayanan umum, guna mengurangi dampak naiknya harga minyak pada posisi fiskal pemerintah dan cadangan dolar Filipina.Berbagai perusahaan milik negara juga akan menerapkan hari kerja baru tersebut. Perintah itu tidak mencakup pada badan-badan pemerintah dengan fungsi vital, demikian pula instansi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, keamanan, perlindungan, keselamatan dan pelayanan darurat serta lain-lainnya.Bagi lembaga birokrasi lainnya, Jumat, Sabtu dan Minggu sebagai hari non-kerja untuk selama dua bulan mendatang.Arroyo juga mendesak badan legislatif dan lembaga peradilan, demikian pula berbagai komisi pemerintah yang independen dan unit-unit pemerintah daerah agar menjalankan hari kerja empat hari dalam sepekan.Istana Presiden tidak menjelaskan penghematan apa yang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan kerja baru itu.Sebuah laporan menyebutkan pemerintah berharap akan menghemat hingga 144 juta peso atau senilai US$ 2,6 jut, atau kurang dari dua persen dari pengeluaran tahunan pada biaya minyak pelumas dan minyak, bensin, air bersih dan listrik.
(mar/)











































