Utang Pemerintah RI di 2014 Rp 2.608 T, Sekarang Sudah Rp 3.359 T

Jakarta - Dari tahun ke tahun, jumlah utang pemerintah terus bertambah. Dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan utang terlihat cukup cepat.

Pada data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Rabu (21/9/2016), di 2014 jumlah utang pemerintah tercatat Rp 2.608,78 triliun dan di Agustus 2016 menjadi Rp 3.438,29 triliun.

Tercatat dalam satu setengah tahun lebih, utang pemerintah tersebut naik Rp 829,51 triliun.

Sementara dalam data tersebut, pada 2011 hingga 2014 kenaikan utang pemerintah adalah Rp 799,83 triliun, atau lebih rendah dari kenaikan dalam satu setengah tahun terakhir.

Di 2011, jumlah utang pemerintah adalah Rp 1.808,95 triliun, dan di 2014 adalah Rp 2.608,78 triliun.

Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga terlihat mulai naik. Berikut datanya:

• 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
• 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
• 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
• 2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
• 2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
• 2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
• 2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
• 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
• 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
• 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
• 2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
• 2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
• 2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
• 2013: Rp 2.371,39 triliun (28,7%)
• 2014: Rp 2.604,93 triliun (25,9%)
• 2015: Rp 3.098,64 triliun (26,8%)

Pemerintah memang harus hati-hati dalam mengelola utang. Karena keseimbangan primer dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2017 tidak sehat. Ini karena adanya defisit keseimbangan primer senilai Rp 111,4 triliun.

Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja negara tanpa pembayaran bunga utang. Sri Mulyani mengatakan, bila keseimbangan primer ini defisit, itu berarti pemerintah menarik utang untuk membayar bunga utang.

Apabila keseimbangan primer ini terus naik, pemerintah akan terhambat untuk mengarahkan belanja ke arah yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan mendorong perekonomian secara umum. (wdl/ang)