Wakili Rini di DPR, Sri Mulyani Malah Ditanya Soal Tax Amnesty

Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, kembali menggantikan Rini Soemarno sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk mengikuti rapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani justru malah ditanya persoalan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Padahal Sri Mulyani kapasitasnya mewakili Menteri BUMN, dan membahas anggaran Kementerian BUMN.

Pertanyaan seputar tax amnesty datang dari Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka. Anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut meminta penjelasan tentang target sasaran dari program tax amnesty.

"Saya minta dijelaskan soal sasaran tax amnesty, jangan sampai orang yang kecil-kecil itu justru disasar oleh petugas pajak. Dipaksa untuk ikut tax amnesty, ditakut-takuti," terang Rieke dalam rapat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Hal yang senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi VI, Bambang Haryo. Diharapkan pemerintah dapat mencapai target dari yang dipatok sebelum program berjalan.

"Tax amnesty sudah masuk lebih dari Rp 30 triliun. Walaupun belum sesuai target. Tapi ini kesempatan untuk Indonesia bisa dapat melakukan penaatan lebih baik ke depannya," jelas Bambang.

Bambang juga menyinggung soal penganggaran Kementerian/Lembaga (K/L). Kepada Sri Mulyani, Bambang menyampaikan banyaknya K/L yang sebenarnya merupakan sumber pertumbuhan ekonomi, justru banyak dipangkas.

"Kami prihatin, pada posisi kementrian yang menjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini, dipotong anggarannya, yang bisa pengaruhi kinerja mereka untuk ekonomi Indonesia," terangnya.

Sri Mulyani kemudian menanggapi pertanyaan tersebut. Menurutnya, program tax amnesty disusun untuk menarik pulang dana warga negara Indonesia yang selama ini diparkir di luar negeri. Tentunya dalam hal ini adalah orang kelas menengah ke atas.

Pada sisi lain, program tersebut juga akan menambah basis wajib pajak yang bisa mendorong peningkatan penerimaan negara pada tahun-tahun selanjutnya. "Jadi tax amnesty itu sudah jelas kita tidak akan menyasar kelompok kecil," tegas Sri Mulyani.

Terkait dengan anggaran, Sri Mulyani menuturkan, anggaran K/L disusun berdasarkan prioritas masing-masing K/L. Ini bertujuan untuk program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.

"Kita memang sudah menganggarkan, prioritas dari masing-masing K/L. Jadi agar desain program itu untuk rakyat. Kita tidak ingin hanya untuk tambahan honor pegawai, perjalanan dinas, dan belanja non produktif lainnya," tukasnya. (mkl/wdl)