Periode I Tax Amnesty Diminta Perpanjang, Dirjen Pajak: Nggak Ada Diskusi Itu

Jakarta - Direktur Jenderal pajak (Dirjen Pajak), Ken Dwijugiasteadi, memastikan tidak ada pembicaraan dalam internal pemerintah, begitu juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terkait rencana perpanjangan periode pertama program pengampunan pajak atau tax amnesty.

"Enggak ada diskusi," ujar Ken di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Menurut Ken, program sudah disusun dengan sangat jelas dalam Undang-undang (UU). Termasuk soal periode pemberlakuan dan tarif tebusan yang dikenakan. Tax amnesty sudah berlaku sampai dengan 31 Maret 2017.

"Kan sudah panjang sampai 31 Maret 2017," tegasnya.

Untuk mengubah hal tersebut maka harus dilakukan amandemen UU atau dengan cara pemerintah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu). Namun hal tersebut sama sekali belum dibicarakan.

"Tidak ada diskusi soal itu," imbuhnya.

Berikut penjelasan soal periode program tax amnesty dan tebusannya. (mkl/wdl)