.webp)
"Saya juga minta agar semangat dari kebijakan subsidi dan bansos untuk membuat masyarakat menjadi semakin kuat, semakin mandiri dan semakin berdaya dan tidak justru menimbulkan ketergantungan. Ini yang perlu digarisbawahi," kata Jokowi membuka rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/9/2016).
Semangat ini sebenarnya susah dimulai dengan reformasi skema subsidi sejak 2015. Di mana pemerintah mencabut subsidi premium dan menerapkan skema subsidi tetap pada solar. Kemudian meningkatkan subsidi lain yang bersifat produktif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hal ini menunjukkan bahwa pengalihan subsidi pada kelompok masyarakat yang membutuhkan dan sekaligus mendukung kelompok usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah," ungkap Jokowi.
Jokowi meminta agar subsidi bisa disalurkan terintegrasi dengan bantuan sosial, dana desa dan belanja Kementerian Lembaga (KL) serta dana transfer ke daerah.
"Dana Bansos dan subsidi berbasis individu, keluarga, rumah tangga dan atau usaha dapat dikombinasikan dengan dana desa atau dan lainnya yang berbasis kewilayahan maupun berbasis sektoral," tandasnya.
Di samping itu juga perlu adanya peningkatan validitas data dari penerima subsidi dan bantuan sosial. Kemudian skema penyaluran ke depan diharapkan bisa beralih ke non tunai.
"Dalam rapat terbatas pada April 2016 yang lalu saya juga telah memerintahkan agar semua bantuan sosial diberikan dalam bentuk non tunai, melalui perbankan, melalui banking system kita dan diintegrasikan dalam satu kartu," terangnya.
"Sistem penyaluran yang dipakai harus langsung ke masyarakat penerima manfaat dan kita juga harus memperbaiki kualitas barang dan jasa yang diterima masyarakat, mulai dari pelayanan jasa kesehatan, jasa pendidikan, bantuan beras, bantuan pupuk dan yang lain-lainnya," tegas Jokowi (mkl/hns)
