Sekuat Apa Pemerintah Paksa Google Bayar Pajak di RI?

Jakarta - Pada April 2016 lalu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan, Google Asia Pacific Pte Ltd sebagai perusahaan yang selama ini tidak pernah memenuhi kewajiban pajak dengan benar. Pemerintah semangat mengejar Google.

Sedikit terbersit saat itu, pemerintah hanya berwacana dengan melemparkan isu besar ke publik. Maklum saja, pemerintah memang agak ketar ketir mengejar target penerimaan pajak dalam dua tahun terakhir.

Namun bisa saja pemerintah benar serius untuk merealisasikan wacana tersebut. Akan tetapi sekuat apa pemerintah untuk mengejar Google?

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, menegaskan satu hal yang menjadi kekuatan Indonesia adalah pasar yang besar. Pengguna Google di Indonesia tergolong besar dibandingkan banyak negara di dunia.

Maka dari itu, tidak sedikit yang memanfaatkan layanan Google untuk media promosi. Hingga kemudian mendatangkan penghasilan yang besar bagi Google.

Rudiantara tidak berbicara soal pemblokiran terhadap perusahaan multimedia tersebut. Akan tetapi, bila Google kehilangan pasar yang besar seperti Indonesia, itu akan berdampak buruk untuk kinerjanya.

"Kan kalau itu (soal kekuatan Indonesia) adalah masalah strategi dan taktik," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Rudiantara telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, soal strategi untuk mengejar Google. Termasuk di dalamnya, soal pemetaan kekuatan pemerintah memaksa Google mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan membayar pajak.

"Justru itu, ya kan kita tidak bisa bicara ke publik bahwa kita itu punya power di sini, sini, sini. Itu kan nanti di meja pembicaraan," paparnya.

Pemerintah berada dalam satu tujuan, yaitu Google harus bayar pajak di Indonesia, bagaimana pun caranya. Layaknya yang dilakukan pemerintah Inggris terhadap Google.

"Ya harus bayar pajak dong," tegas Rudiantara. (mkl/wdl)