BUMN Bentuk 4 Holding, Manakah yang Paling Siap?

Jakarta - Pemerintah terus mengebut rencana pembentukan induk usaha atau holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Energi antara PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Selain pembentukan tim internal dari 2 perusahaan pelat merah tersebut, rapat tingkat menteri kabinet juga terus dilakukan.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro mengungkapkan, rencana holding energi antara PGN dan Pertamina nantinya akan dibuat dengan PGN mencaplok anak usaha Pertamina yang bergerak di bidang distribusi gas, Pertagas, dengan Pertamina jadi induk holding.

"Inline. Sama seperti yang itu, PGN ke Pertamina, lalu Pertagas diambil PGN," jelas Aloysius di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (26/9/2016).

Aloysius mengungkapkan, setelah semua pembahasan di tingkat menteri selesai, proses holding 2 BUMN energi ini baru bisa dilanjutkan pembahasannya dengan DPR.

"Semua sudah siap, kita tinggal konsultasi dengan DPR lah. (Oktober) bisa," ujar mantan Direktur Keuangan PT Aneka Tambang ini.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Sonny Loho menuturkan, dari 4 holding baru yang direncanakan selesai akhir tahun, holding energi Pertamina dan PGN saat ini dianggap yang paling siap.

Holding lainnya antara lain holding tambang, holding pangan, holding keuangan, dan holding perumahan.

"(Holding) energi dulu yang paling bisa," kata Sonny singkat.

Holding BUMN Pangan Belum Siap Direalisasikan Tahun Ini

Sementara itu, pemerintah masih terus membahas rencana pembentukan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari enam rencana pembentukan holding, BUMN sektor pangan dinilai paling belum siap.

Sonny menyatakan, masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk sektor pangan. Sehingga belum dapat dipastikan selesai sampai dengan akhir tahun ini.

"Kalau pangan belum siap," ungkap Sonny.

Dalam rencananya, Perum Bulog akan menjadi induk, dengan membawahi beberapa BUMN pangan, yaitu Berdikari Indonesia, Bandha Ghara Reksa, Pertani, Perikanan Nusantara, dan Perikanan Indonesia.

Pemerintah tentunya harus memperhatikan kondisi keuangan seluruh perusahaan bila dijadikan holding. Sebab, utang masing-masing perusahaan akan dikalkulasi kepada holding.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti. Holding BUMN sektor pangan masih terus dikaji dan dibicarakan oleh seluruh pihak, terutama dari sisi keuangan.

"Tadi baru cerita secara umum. Belum masuk ke satu-satuan belum," jelas Djarot pada kesempatan yang sama.

Djarot siap menjalankan keputusan pemerintah dalam pembentukan holding. Terkait dengan kondisi keuangan BUMN pangan yang tidak sehat, menurutnya akan dicari solusi.

"Justru itu sebagai perusahaan pemerintah kan saling membantu yang kemarin agak kurang baik diajak menjadi baik," tukasnya. (/drk)