Selama Ini Indonesia Dibangun Pakai Dana Asing

Jakarta - Indonesia belum bisa mandiri secara pendanaan. Buktinya, pembangunan Indonesia selama ini sangat bergantung dari pendanaan luar negeri baik melalui pemerintah, maupun swasta.

"Indonesia tak bsa bangun negeri ini hanya dari dana dalam negeri. Tidak cukup," ungkap Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Mirza Adityaswara dalam seminar terkait prospek ekonomi Indonesia di Kantor Pusat BI, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Mirza memaparkan, kredit dalam negeri secara total hanya memegang porsi 30% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sementara kapasitas dana pensiun, asuransi, reksadana dan sejenisnya juga masih kecil.

"Jadi siapa yang biayai ekonomi Indonesia, yaitu dana luar negeri," sebutnya.

Kondisi yang sama juga berlaku pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mirza menyampaikan, sekitar 40% surat utang negara yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN, dipegang oleh investor asing.

"Kita bicara defisit APBN pemerintah kalau dulu adalah negara donor, sekarang yang biayai 40% adalah SUN dan pemegangnya investor asing. Investor asing itu adalah fund manager," tegas Mirza.

Hal ini yang membuat Indonesia sangat rentan terhadap kondisi perekonomian global, khususnya kebijakan moneter negara-negara lain seperti Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Jepang hingga China.

Program Tax Amnesty

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi salah satu jawaban, agar Indonesia lebih mandiri dalam pendanaan. Di mana dana orang Indonesia yang selama ini disimpan di luar negeri akan pulang ke tanah air.

Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Juda Agung menuturkan, pada periode pertama program tax amnesty, dana repatriasi tercatat Rp 137 triliun. Ini akan terus meningkat dan mampu untuk mendorong peningkatan likuiditas.

"Kami perkirakan kuartal I 2017, likuiditas akan lebih baik. Bila sampai Desember 2016 repatriasi bisa jadi Rp 180 triliun atau Rp 200 triliun, maka akan menambah rasio DPK 1,5-1,7% terhadap PDB yang relatif lebih permanen," terang Juda pada kesempatan yang sama.

Dana repatriasi akan dialirkan kepada sektor rill, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pendanaan kredit di sektor manufaktur dan lainnya. Sehingga ini bisa mengurangi pada pendanaan luar negeri.

"Dana ini yang akan menjadi dorongan untuk pembangunan di dalam negeri," pungkasnya. (mkl/ang)