Google Tak Bayar Pajak, Pengusaha: Ini Nggak Adil, Negara Harus Kejar Terus

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak sedang memeriksa kepatuhan pajak Google Asia Pacific Pte Ltd. Menyikapi hal ini, pengusaha meminta pemerintah terus mengejar Google agar membayar pajak.

"HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) mendorong semua bayar pajak. Negara harus mengejar bagi badan usaha atau perorangan yang melakukan aktivitasnya di bangsa kita terkait ekonomi yang tidak membayar pajak harus membayar pajak tanpa kecuali," ujar Ketua Umum Hipmi, Bahlil Lahadalia, di kantor Hipmi, Menara Bidakara 2, Jakarta Selatan, Kamis (6/10/2016).

Menurut Bahlil, pemerintah jangan takut untuk menagih pajak Google. Ia menyebut pemerintah harus bertindak tegas.

"Walau pun perusahaan asing, justru perusahaan asing yang belum bayar pajak untuk negara kita. Kalau misalnya nggak mau melakukan itu, maka negara harus mengambil tindakan tegas," ujar Bahlil.

Pajak bukan hanya sekedar persoalan tambahan penerimaan negara yang kemudian dibelanjakan oleh pemerintah. Lebih dari itu, pajak adalah bagaimana keadilan dapat tercipta dalam sebuah negara.

Bahlil menambahkan, sangat tak adil Google tak membayar pajak, sementara wajib pajak perseorangan dan badan/perusahaan Indonesia harus bayar pajak

"Sangat nggak adil. Kita orang WNI diwajibkan bayar pajak. Mereka yang dari luar cari duit di kampung kita masa nggak bayar pajak. Bayar dong, sangat merugikan dan itu diskriminasi, itu melanggar UU," tutur Bahlil

Pajak bukan hanya sekedar persoalan tambahan penerimaan negara yang kemudian dibelanjakan oleh pemerintah. Lebih dari itu, pajak adalah bagaimana keadilan dapat tercipta dalam sebuah negara. (hns/hns)