Dipanggil DPD, Darmin Nasution Jelaskan Perombakan BP Batam

Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui Komite II menggelar rapat kerja dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, untuk membahas soal pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Khususnya terkait dengan persoalan Badan Pengelolaan (BP) Batam.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba. Sementara Darmin ditemani oleh jajaran dan Dewan Kawasan Batam.

Dalam pembukaannya, Darmin menjelaskan, terjadinya perombakan BP Batam berawal dari munculnya ketidakpastian terhadap kalangan dunia usaha akibat munculnya dualisme pengelolaan dengan pemerintah kota.

"Perombakan ketidakefisienan dan ketidakpastian, persisnya adalah dualisme kewenangan antara BP batam dan pemerintah kota," ungkap Darmin, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/10/2016).

Atas persoalan tersebut, sidang kabinet memutuskan bahwa harus ada perombakan total.

Pertama, BP Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kedua, menghapus dualisme pengelolaan dan kewenangan batam. Ketiga, fasilitas industri jangan sampai hilang atau turun dan keempat yaitu menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) itu KEK.

"Langkah pertama, menunjuk dewan kawasan. Tidak ada orang politik, jadi profesional," paparnya. (mkl/wdl)