Resmi Jadi Dirjen Peternakan, Ini Langkah Awal I Ketut Diarmita

Jakarta - I Ketut Diarmita hari ini resmi menjabat sebagai Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementeri Pertanian (Kementan). Diarmita mengatakan, salah satu misinya di awal-awal masa jabatannya adalah memastikan program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) berjalan sukses.

"Program prioritas, ya Siwab (sapi indukan wajib bunting) ini," kata dia ditemui awak media usai pelantikannya di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (10/10/2016).

Indikator keberhasilan program ini, sambung dia, setidaknya bisa terlihat dari kelahiran 3 juta ekor sapi di tahun 2017 mendatang.

"Sapi kita siap ada 4 juta. Dengan perhitungan ada 3 juta yang bunting (hamil), kita berharap ada 3 juta juga yang lahir," sambung dia.

Upsus Siwab adalah rangkaian program untuk memastikan sapi indukan produktif bunting atau hamil. Harapannya akan ada regenerasi sapi-sapi baru dari hasil kembang biak sehingga bisa mengurangi ketergantungan akan impor.

Dalam program ini, Diarmita menambahkan, dalam pelaksanaannya sapi indukan tidak dikonsentrasikan di satu tempat saja melainkan tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

Secara garis besar, akan dibagi menjadi dua kelompok besar wilayah penanganan yakni wilayah intensif dan semi intensif.

"Penyebarannya kita bagi regional, ada yang intensif, ada yang semi intensif. Kalau yang intensif itu Bali, Jawa, Lampung. Kalau semi intensif, Maluku, Papua, NTB, NTT," sambung dia.

Untuk mencapai target 3 juta sapi indukan bunting, ia menyebut, pihaknya akan melanjutkan program yang sudah berjalan sebelumnya namun dengan pengawasan yang lebih ketat.

Selain bunting alami, sapi-sapi ini akan diintervensi dengan inseminasi buatan (IB) atau pembuahan buatan.

Ditambahkannya, program siwab ini akan sejalan dengan program pengendalian impor sapi yang akan dilakukan pemerintah. Lewat pengendalian ini, Indonesia akan kebanjiran sapi indukan karena importir diwajibkan mengimpor 1 sapi indukan setiap mengimpor 5 ekor sapi ke dalam negeri.

Bila sapi indukan ini tidak diintervensi untuk segera hamil, maka program untuk meningkatkan populasi sapi dalam negeri tidak akan berjalan.

"Ya siwab ini, kemudian impor bakalan ini harus diikuti 20% indukan. Artinya, indukan yang ada di Indonesia tidak akan bertambah populasinya kalau tidak ada tambahan dari luar," pungkas dia. (dna/dna)