Para Pengusaha Temui JK, Minta UMKM Diperhatikan

Jakarta - Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Hal ini disampaikan Ketum DPP HIPPI Suryani Motik usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wapres, Senin (10/10/2016).

HIPPI berharap penguatan UMKM dapat dilakukan dengan menekan harga komponen produksi termasuk menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bawah 9%.

"Kemudian komponen-komponen produksi juga lewat harga gasnya juga diturunkan. Karena bagi UKM untuk bisa bersaing baik pasar luar maupun di dalam kalau komponen cost-nya juga bisa bersaing, harganya bisa rendah," ujar Suryani.

Dalam pertemuan, dibahas pula program amnesti pajak yang saat ini memasuki periode kedua. HIPPI kembali menekankan agar pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mempermudah pola pelaporan bagi pelaku UMKM.

"Kita juga aktif UKM-UKM nya ikut tax amnesty. Ke depan kita minta setelah kita ikut tax amnesty, sistem perpajakan untuk UMKM itu lebih disederhanakan. Jadi laporan pajak buat UKM, misalnya tak sama dengan laporan pajak pengusaha konglomerat. Pendekatannya bukan ancaman tapi lebih mendidik, mengedukasi UKM," sambung Suryani.

Pengalokasian hasil dari tax amnesty menurutnya harus diprioritaskan kepada sektor infrastruktur di daerah-daerah terpencil. Dengan begitu, roda perekonomian daerah dapat bertumbuh dan membawa dampak positif pada berkembangnya UMKM.

"Kalau misalnya di daerah-daerah pelabuhannya tersedia sampai daerah terpencil, kita dagang juga bisa dengan enak," sebutnya. (fdn/drk)