.webp)
Kajian ini menemukan permasalahan terkait ketatalaksanaan pengelolaan sumberdaya kelautan, serta menemukan beberapa kapal yang dinilai melakukan markdown yang berujung pada pengukuran ulang seluruh kapal penangkap ikan.
"Verifikasi atau pengukuran ulang kapal perikanan dilakukan bukan dalam rangka penegakan hukum saja. Tetapi sebagai upaya memberi kemudahan kepada pemilik kapal dalam pengurusan dokumen kapal dan dokumen perizinan kapal hasil ukur ulang," tegas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono, dalam keterangan tertulis, Senin (10/10/2016)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Adanya kapal-kapal yang Gross Tonase GT Kapal tertulis di surat ukur berbeda dengan fisik kapal yang mendorong Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub menerbitkan Surat Edaran Nomor UM.003/47/16/ DJPL-15 tanggal 10 Juli 2015 tentang Verifikasi atau Pengukuran Ulang Terhadap Kapal Penangkap Ikan," lanjut Tonny.
Tonny menegaskan, verifikasi ini dilakukan dalam rangka pelayanan jasa transportasi laut yang bersih, cepat dan transparan. Hal ini akan memberikan dampak yang positif bagi para pengusaha perikanan di Indonesia.
Yang jelas, Tonny menambahkan, negara merugi dari segi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena pemilik kapal mengecilkan ukuran kapalnya. Ini dilakukan untuk mendapat izin-izinnya seperti SIUP dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Daerah bila ukuran kapalnya di bawah 30 GT. Sedangkan untuk kapal lebih dari 30 GT maka izin diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Jamin kemudahan
Tonny juga menepis keraguan para pemilik kapal ikan ataupun para nelayan bahwa pengurusan verifikasi atau pengukuran kapal perikanan sangat sulit dan menyusahkan serta berbiaya tinggi.
Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor UM 003/73/8/DJPL-16 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Verifikasi atau Pengukuran Ulang terhadap Kapal Penangkap Ikan yang menyebutkan bahwa pelaksanaan verifikasi atau pengukuran ulang kapal penangkap ikan tidak dipungut biaya.
"Adapun penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan dokumen kapal yang diterbitkan kembali berdasarkan hasil pelaksanaan verifikasi atau pengukuran ulang kapal penangkap ikan dikenakan tarif sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan," tegas Tonny.
"Kami pun juga memberikan kemudahan bagi pemilik kapal untuk proses pengukuran kapal, pengurusan dokumen kapal dan dokumen perizinan kapal hasil ukur ulang yang semuanya dapat diselesaikan di lokasi pengukuran kapal agar kapal tetap bisa beroperasi," lanjut Tonny.
Hingga bulan Oktober 2016 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan telah melakuan verifikasi atau pengukuran kapal penangkap ikan sebanyak 2.223 kapal dengan berbagai ukuran Gross Tonnage (GT) dari total 15.800 unit kapal penangkap ikan yang tersebar pada 169 UPT pelabuhan yang memiliki kode pengukuran kapal.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meyakini bahwa keberlanjutan sektor perikanan tangkap sangat berkaitan dengan Gross Tonnage kapal karena produktivitas kapal penangkap ikan berbanding lurus dengan kemampuan kapal membawa hasil tangkapan ikan.
Untuk itu penataan perizinan kapal ikan yang tepat, cepat dan efektif sudah seharusnya dilakukan demi terciptanya keselamatan pelayaran di perairan Indonesia khususnya untuk Kapal Penangkap Ikan.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menggulirkan program markdown amnesty. Melalui program ini pemilik atau nelayan yang memangkas bobot kapal diampuni dan diminta untuk mengukur ulang serta membayar dengan tarif tertentu yang dimasukkan ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). (hns/hns)
