'Soal Pajak, Google Tak Bermoral'

Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengejar kewajiban pajak dari Google Asia Pacific Pte Ltd. Setelah menerbitkan Bukti Permulaan, sekarang prosesnya telah sampai pada tingkat penyidikan.

Aksi Google menghindari pajak tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga dialami oleh banyak negara. Inggris menjadi salah satu negara yang berhasil dalam memaksa Google membayar pajak. Kerasnya pengejaran banyak negara, karena Google memang tidak bermoral.

Alasannya, Google membuat perencanaan pajak yang bisa terhindar dari berbagai jenis hukum. Terlihat penempatan kantor perwakilan pada satu negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Misalnya untuk wilayah Asia Pasifik yaitu Singapura.

Dalam aktivitas usaha, Google menggunakan skema online. Bila ada perusahaan dari negara manapun ingin memanfaatkan jasa dari Google, maka seluruh administrasi diselesaikan dengan sistem online. Termasuk untuk pembayaran.

Sehingga ketika ada pendapatan masuk, Google berhasil menelan dengan mentah-mentah. Artinya tidak ada potongan pajak yang seharusnya wajib dibayar untuk negara tempat Google menerima pendapatannya. Google cukup membayar pajak pada negara yang menjadi lokasi kantor perwakilan.

Padahal hukum yang berlaku di banyak negara, terutama Indonesia, siapa pun yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas ekonomi di negara tersebut, diwajibkan membayar pajak.

"Jadi tax planning yang dilakukan Google ini tidak bermoral. Karena menarik uang di negara tersebut tapi tidak membayar pajak," kata Darussalam, Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center kepada detikFinance, Selasa (11/10/2016).

Darussalam mengatakan, tindakan Google menghindari pajak ini mendorong kemarahan publik dari Inggris. Seluruh lapisan masyarakat menyadari bahwa ketidakadilan yang dilakukan oleh Google. Dengan berani menyedot uang, namun tidak membayar pajak.

"Kalau di sana (Inggris) pendekatannya terkait ini adalah dengan menggunakan isu moralitas. Semua sepakat bahwa Google memang tidak bermoral," terangnya.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Yustinus Prastowo, Pengamat Perpajakan dari CITA (Center for Indonesia Taxation Analyst). Kasus Google tidak hanya persoalan hukum, melainkan ketidakadilan selaku pihak yang mendapatkan keuntungan dari Indonesia.

Maka dari itu, untuk menghadapi Google diperlukan gerakan sosial politik yang cukup luas. Masyarakat harus sadar, fasilitas yang digunakan sehari-hari tersebut telah merugikan negara dengan jumlah yang tidak sedikit.

"Harus ada keberanian dari seluruh lapisan masyarakat bahwa ternyata Google sudah tidak adil dan merugikan," tukasnya. (mkl/wdl)