.webp)
Sri Mulyani, berada dalam kapasitas yang cukup luas, yaitu Gubernur Bank Dunia untuk Indonesia, Gubernur Alternatif IMF, Menteri Keuangan Negara Anggota G20 dan sebagai Ketua Komite Pembangunan (Development Committee).
Banyak hal yang menjadi pembahasan dalam pertemuan. Untuk pertemuan Komite Pembangunan, di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi, bencana alam, migrasi, dan pengungsi, kesetaraan gender dalam bidang ekonomi, urbanisasi dan perubahan demografi serta pendanaan investasi di bidang infrastruktur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini terlihat pada investasi yang menurun terhadap negara berkembang, harga komoditas di pasar global yang rendah serta ketidakpastian geopolitik global yang besar pengaruhi kepercayaan pasar," jelasnya.
Komite pembangunan juga memandang penting komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) dan UNFCCC Conference of Parties (COP21) Paris Agreement di bidang perusahaan iklim dengan melibatkan lembaga keuangan Internasional, mitra pembangunan global dan sektor swasta.
"Komite pembangunan juga membahas International Development Association - IDA 18 Replenishment sebagai kunci untuk mencapai agenda SDG 2030. Komite menyepakati agar penggunaan dana IDA dapat diprioritaskan kepada pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan di negara berpendapatan rendah dan yang sedang mengalami konflik kemanusiaan," papar Sri Mulyani.
Dalam rangkaian tersebut, juga ada pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara anggota G20. Pembahasannya adalah tentang ekonomi global terakhir, terutama rendahnya pertumbuhan dan ketidakpastian ekonomi. Tahun ini diproyeksi ekonomi tumbuh 2,4-3,1% dan pada 2017 sebesar 2,8-3,4%.
"Kondisi ini dipengaruhi oleh posisi harga komoditas global yang rendah dan tingkat inflasi serta tingkat suku bunga yang juga rendah. Dalam jangka panjang, pertumbuhan produktivitas yang melambat serta tantangan investasi dan perdagangan akan tetap menjadi tantangan utama perekonomian global," terangnya.
Pembahasan lainnya tentang penguatan kerja sama perpajakan Internasional dan mendorong implementasi base erosion and profit shifting (BEPS) dan peran Financial Action Task Force (FATF) dalam menangani isu pemanfaatan kepemilikan (beneficial ownership) untuk mengejar keuangan dengan menghindari kewajiban membayar pajak, serta upaya memerangi kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
"Kita berkomitmen kuat untuk bekerja sama dengan FATF dalam rangka membangun transparansi kegiatan transaksi keuangan dan menyatakan keinginan Indonesia untuk dapat menjadi anggota penuh FATF dalam waktu dekat," ujar Sri Mulyani.
Selain mengikuti kegiatan tersebut, Sri Mulyani juga melakukan pertemuan bilateral dengan pejabat tinggi Bank Dunia, termasuk Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, pimpinan puncak International Finance Cooperation (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) serta pejabat tinggi Bank Dunia lainnya untuk membahas penguatan kerja sama, seperti percepatan pembiayaan beberapa program yang menjadi prioritas nasional.
"Pembiayaan infrastruktur agar tetap menjadi fokus pembiayaan Bank Dunia sesuai Country Partnership Framework Indonesia-Bank Dunia 2016-2020," terangnya.
Pertemuan bilateral lainnya juga berlangsung dengan Menteri Keuangan AS Jacob J Lew. Selanjutnya dengan Menteri Keuangan Australia, Kanada serta Ratu Belanja Queen Maxima dalam kapasitas sebagai UN Envoy for Financial Inclusion.
"Dengan Menkeu AS, kita membicarakan kelanjutan dukungan dan kerja sama program administrasi perpajakan di Indonesia, program stabilitas sektor keuangan dan makroekonomi di kedua negara masing-masing," ujarnya. (mkl/ang)
