Meski Ada Tax Amnesty, Penerimaan Pajak Hampir Sama dengan Tahun Lalu

Jakarta - Pemerintah telah mendapatkan uang tebusan sebesar Rp 97,2 triliun pada penutupan periode pertama tax amnesty. Hal itu berdampak pada meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Tetapi Menkeu Sri Mulyani menyebut adanya tax amnesty ini pendapatan negara hampir sama dengan tahun lalu.

Sri Mulyani mengatakan penerimaan perpajakan hingga September 2016 meningkat menjadi Rp 896,1 triliun yang terdiri dari pendapatan PPh non migas sebesar Rp 476,5 triliun yang mana pendapatan karena tax amnesty telah masuk di dalamnya.

Sebagai pembanding, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, hingg 30 September 2015, Penerimaan perpajakan Rp 800,9 triliun yang meliputi pajak dalam negeri Rp 775,3 triliun dan pajak perdagangan internasional Rp 25,7 triliun.

Artinya, hanya terjadi kenaikan tipis sekitar 11,87% pada penerimaan pajak tahun ini dibanding tahun lalu meskipun tahun ada program tax amnesty.

Melihat fakta tersebut, Menurut Sri perlu ada kewaspadaan yang harus dilihat untuk 3 bulan terakhir yaitu pada Oktober-Desember. Hal itu karena seluruh penerimaan negara terutama non migas dan PPn untuk penerimaan negara memang masih sangat kurang karena pemerintah menargetkan ada peningkatan asumsi 35% dari penerimaan negara.

"Bahkan secara nominal dibandingkan tahun lalu (penerimaan negara) hampir sama relatif flat Rp 896 triliun total tahun ini, tahun lalu penerimaan perpajakan Rp 800,9 angkanya hampir mirip dengan tax amnesty yang dana tebusan Rp 97 triliun sudah masuk. Jadi sebetulnya without (tanpa) tax amnesty angkanya masih sama. Semetara APBNP mengasumsikan kenaikan 35% thats exactly resiko yang kita lihat," kata Sri Mulyani, di ruang Komisi XI DPR, gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2016).

Ia mengatakan meskipun telah ada tax amnesty, pendapatan pemerintah hampir sama dengan tahun lalu. Oleh karena itu penyesuaian atau pemotongan anggaran pada APBNP tahun 2016 ini sangat diperlukan ketika melihat pendapatan negara dari pajak dan cukai belum mencapai target.

"Makanya penyesuaian yang dilakukan untuk menjaga sampai di APBNP 2016 itu sangat diperlukan melihat kinerja dari perpajakan dan cukai dua-duanya mengalami resiko under perform dari ABPNP-nya," kata Sri.

Jika dilihat dari pendapatan cukai pada beberapa bulan belakangan turun daripada tahun 2016. Pemerintah menargetkan Rp 148 triliun tetapi diperkirakan hanya mencapai Rp 145 triliun hingga akhir tahun sehingga ada short sekitar Rp 3 triliun.

"Kalau lihat cukai, semuanya (bulan) ada di bawah kecuali beberapa bulan tertentu nggak sesuai signifikan naik. Kenaikannya Rp 148 dibandingkan Rp 145, harusnya naik sekitar Rp 3 triliun. Kita memperkirakan akhir tahun ini diperkirakan dibandingkan tahun lalu Rp 145 triliun jadi ada short sekitar Rp 3 triliun," kata Sri.

Pendapatan negara atas Cukai realisasi sampai akhir September ini adalah Rp 78,6. Realisasi ini bahkan lebih rendah daripada tahun lalu sebesar Rp 10 triliun secara nominal.

"Secara persentase total anggaran juga masih di bawah tahun lalu adalah 61% pada akhir September tahun ini hanya 53% dari total keseluruhan target penerimaan cukai tahun ini," kata Sri (dna/dna)