Ajak Universitas Perangi Illegal Fishing, Susi: Menteri Itu Jabatan Politis, Tidak Bertahan Lama

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta para akademisi untuk mendukung progam-program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang selama ini sudah digalakkan, di antaranya soal pelarangan kepemilikan asing soal perikanan.

Tak hanya pemerintah, Susi ingin, para akademisi juga ikut memperjuangkan apa yang seharusnya diperjuangkan, yaitu menjadikan industri perikanan lepas dari pencurian ikan atau illegal fishing.

Pernyataan tersebut disampaikan Susi di hadapan sekitar 300 mahasiswa dalam Kuliah Umum dengan tema 'Membangun Kedaulatan Perikanan Melalui Pemberantasan Illegal Fishing' di Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Darmaga, Bogor, Kamis (13/10/2016).

"Universitas harusnya menjadi inisiasi apa yang sudah ada sekarang. Pemerintah sudah komit tidak boleh ada 1 persen pun asing di industri perikanan tangkap. Sampai saat ini tidak ada apresiasi kepada pemerintah, seharusnya ada kredit (penghargaan) kepada presiden," ucap Susi.

Susi menuturkan, industri perikanan menjadi salah satu harapan perekonomian Indonesia. Untuk itu, tidak boleh ada andil asing dalam hal ini.

"Satu-satunya SDM yang tidak boleh diambil asing adalah perikanan, yang lain tidak punya lagi," katanya.

Dulu, lanjut Susi, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak, tapi sekarang justru berbalik arah menjadi negara pengimpor minyak. Jadi, satu-satunya yang masih memungkinkan untuk menjadi andalan Indonesia adalah sektor perikanan.

"10 tahun lalu kita masih produser oil, sekarang kita nett importir, mining tak lama lagi habis, satu-satunya yang feasible and possible (layak dan memungkinkan) itu marine resources (sumber daya laut) dengan catatan tadi, kita harus komit dan disiplin untuk eksploitasi laut kita," paparnya.

Susi menegaskan, tidak boleh lagi ada asing di sektor perikanan Indonesia. Jangan sampai, illegal fishing terulang. Para akademisi diminta untuk ikut memerangi illegal fishing.

"Sudah saatnya stakeholder yang punya kemampuan analitik bergerak. Menteri itu jabatan politis, tidak akan bertahan lama. Ini sudah 100 persen tidak asing, ini sudah benar, kalau asing masuk lagi ya illegal fishing lagi. Ini yang harus dijaga oleh perguruan tinggi di Indonesia karena kebijakan ini akan diganggu setiap saat," kata Susi.

Selain memberikan kuliah umum, Susi juga melakukan penandatanganan kerja sama dengan Rektor IPB, Herry Suhardiyanto. Lingkup kerja sama ini adalah pendidikan, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat di sektor kelautan dan perikanan.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Coral Triangle Initiative (CTI) dengan IPB, UNHAS, ITS, dan Universitas Sam Ratulangi. (drk/dna)