DPR Setujui Anggaran 4 BUMN Kemenkeu Rp 7,2 Triliun di 2017

Jakarta - Komisi XI DPR dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menggelar rapat soal rencana kerja dan anggaran Kemenkeu 2017. Komisi XI DPR dan pemerintah menyepakati alokasi PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk empat BUMN di bawah Kemenkeu dalam alokasi RAPBN 2017.

"Rapat kerja Komisi XI DPR RI menyepakati agar Kementerian Keuangan melanjutkan pembahasan RAPBN 2017 terhadap pagu alokasi yang diajukan pemerintah," kata Ketua Komisi XI Malchias Marcus Mekeng, di Komisi XI, Senayan, DPR, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2016).

Ia menyebut suntikan modal untuk 4 BUMN totalnya Rp 7,2 triliun. Keempat BUMN tersebut adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 2 triliun, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebesar Rp 1 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp 1 triliun, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp 3,2 triliun.

Selain itu Komisi XI dan pemerintah juga menyepakati suntikan modal untuk BLU sebesar Rp 33,2 triliun. BLU yang diberikan suntikan modal adalah BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) sebesar Rp 9,7 triliun, BLU Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) Kementerian KUMKM sebesar Rp 500 miliar.

BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) Kementerian KKP sebesar Rp 500 miliar, BLU LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) sebesar Rp 20 triliun, BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP) sebesar Rp 2,5 triliun.

Selain itu Komisi XI juga menyepakati suntikan modal untuk pembiayaan BPJS Kesehatan sebesar Rp 3,6 triliun dan pembiayaan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Rp 1,5 triliun.

"Disepakati dengan catatan bahwa pencairannya harus mendapatkan persetujuan dari Komisi XI DPR dan persetujuan ini harus masuk dalam Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2017," ujar Melchias. (hns/hns)