2 Tahun Duet Jokowi-JK, Dana Infrastruktur Naik dari Rp 290 T Jadi Rp 317 T

Jakarta - Kamis (20/10/2016), pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) genap 2 tahun. Salah satu prioritas duet Jokowi-JK selama menjalankan roda pemerintahan adalah membangun infrastruktur.

Menurut data Kantor Staf Presiden (KSP), komitmen pembangunan infrastruktur ini tercermin dari alokasi anggaran yang meningkat, dari Rp 290,3 triliun tahun lalu menjadi Rp 317,1 triliun tahun ini, dan Rp 346,6 triliun tahun depan. Peningkatan alokasi anggaran ini juga diikuti dengan percepatan pembangunan infrastruktur.

"Pembangunan infrastruktur secara menyeluruh untuk menciptakan konektivitas nasional, sehingga mendorong efisiensi dan pertumbuhan ekonomi," sebut data KSP, yang dikutip detikFinance, (19/10/2016).

Proyek yang mengusung konektivitas tersebut mencakup darat, laut, dan udara. Darat meliputi, pengembangan sistem transportasi umum terintegrasi, peningkatan kapasitas jalan, pelebaran, dan tol, serta Pembangunan monorel dan rel kereta api baru.

Laut mencakup antara lain pembangunan dry port, revitalisasi pelabuhan laut, dan pembangunan jalur transportasi air. Udara meliputi, pembangunan bandara utama khusus barang dan pembangunan bandara utama untuk ekonomi.

"Dampaknya adalah, biaya transportasi dan logistik menjadi lebih murah, pertukaran barang dan jasa menjadi lebih efisien, serta produk-produk nasional lebih bersaing dengan asing," sebut data KSP

Berbagai proyek infrastruktur ini juga bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa, khususnya infrastruktur transportasi darat, laut dan udara. Untuk mengurangi ketimpangan, diluncurkan 101 proyek konektivitas, yaitu:
1. 52 proyek jalan tol
2. 17 proyek bandara
3. 19 proyek kereta api
4. 13 proyek pelabuhan

Langkah percepatan

Agar berbagai proyek infrastruktur segera berjalan, pemerintahan Jokowi-JK melakukan berbagai langkah percepatan. Pertama, menerbitkan Perpres nomor 75/2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Kedua, menugaskan BUMN dalam pembangunanTtol Trans Sumatera, LRT Sumatera Selatan, dan LRT Jabodetabek. Ketiga, membiayai sebagian seksi jalan tol, namun memberikan hak pengelolaan seluruh ruas jalan tol kepada kontraktor pembangunan seksi lainnya untuk meningkatkan nilai investasi kontraktor.

Keempat, menerbitkan Perpres nomor 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Terdiri dari 225 proyek infrastruktur dan program pembangkit listrik 35.000 MW.

Kelima, mengembangkan skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) di proyek Palapa Ring, Kilang Minyak Bontang, dan Tol Serang-Panimbang.

"Butuh waktu yang tak sebentar membangun infrastruktur. Namun, percepatan dilakukan melalui perbaikan kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, dan penyiapan proyek," ujar data KSP. (hns/ang)