2 Tahun Jokowi-JK, Pengusaha: Kebijakan Bagus, Tapi Eksekusi Belum Jalan

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) genap 2 tahun, Kamis (20/10/2016). Berbagai capaian telah dihasilkan mulai dari pembangunan infrastruktur hingga deregulasi di berbagai sektor.

Bagaimana respons pengusaha atas capaian duet Jokowi-JK dalam 2 tahun ini? Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ernovian G Ismi, mengakui sudah banyak perubahan yang berdampak langsung pada dunia usaha. Namun masih banyak pula pekerjaan rumah yang masih perlu dibereskan di sisa 3 tahun pemerintahan.

Menurutnya, banyak kebijakan yang dibuat Jokowi-JK dalam 2 tahun terakhir. Namun pengusaha melihat, masih banyak juga kebijakan yang belum berjalan.

"Kita pengusaha pertekstilan melihat sudah banyak perubahan, khususnya dalam hal regulasi seperti paket-paket kebijakan ekonomi. Tapi eksekusi di lapangannya ini yang kadang banyak sekali belum jalan. Masalahnya ada di pelaksanaannya," jelas Ernovian kepada detikFinance, Rabu (19/10/2016).

Dia mencontohkan, harga listrik untuk pelaku industri yang dijanjikan bisa turun lewat kebijakan diskon listrik belum berjalan maksimal. Begitu pun dengan harga gas.

"Pemerintah di paket kebijakan ada diskon listrik, tapi pelaksanaan oleh PLN tidak berjalan. Kemudian harga gas targetnya US$ 6 per MMBtu juga di lapangan oleh PGN tidak bisa dilakukan. Nah, eksekusinya ini yang kadang belum sesuai. Begitu pun kebijakan upah buruh, meski sudah ada aturannya, tapi masih banyak yang nggak jalan," ucap Ernovian.

Hal lain yang sering dikeluhkan pengusaha yakni masalah beban ongkos logistik yang masih tinggi. Perubahan salah satunya sudah dilakukan pemerintah lewat pemangkasan waktu bongkar hingga keluar pelabuhan (dwell time).

"Dwell time ini sudah bagus, banyak yang turun. Tapi masalah yang harus dibereskan lagi. Dwell time ini hanya bagian kecil dari alur logistik kita yang mahal. Dwell time itu pembenahan di operator pelabuhan atau setelah barang keluar dari pelabuhan. Nah setelah setelah barang keluar ini juga yang perlu diperbaiki, termasuk infrastruktur," kata dia.

Menurutnya, secara khusus bagi pengusaha pertekstilan, perubahan paling dirasakan yakni manfaat dari Pusat Logistik Berikat (PLB), dan beberapa perizinan yang saat ini sudah banyak direlaksasi.

"Paling kita rasakan bagi pengusaha tekstil ya PLB, karena kita kan bahan baku hampir semua impor. Soal perizinan saya kira juga ada banyak sekali kemudahan. Yang penting bagaimana pengawasannya di lapangan, kalau tidak jalan ya ditindak pelaksana di lapangan. Jadi masalah banyak terjadi di eksekusinya di bawah," terang Ernovian. (hns/hns)