Ini Cara Rini Bangkitkan BUMN 'Dhuafa'

Jakarta - Dari 118 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada, beberapa di antaranya yang memiliki kinerja kurang baik. Mulai dari tidak mendapatkan laba hingga keuangan yang defisit.

Tentu saja ujung tombak dari BUMN yang menjadi pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar untuk memikul beban ini. Terobosan dan inovasi harus dilakukan untuk membuat perusahaan pelat merah bisa memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Namun, jika direktur utama sebuah BUMN tidak lagi bisa membawa perseroan mendapatkan keuntungan, tentu Menteri BUMN Rini Soemarno dapat mengambil kebijakan seperti memberhentikan dan menggantinya dengan yang baru.

Pemilihan direktur utama pada BUMN yang memiliki kondisi kurang baik sedikit rumit, terlebih lagi di dalam manajemen perusahaan tidak ada individu yang memiliki kapasitas yang baik dalam memimpin perusahaan.

"Kalau nggak ada di dalam kita cari dari BUMN yang lingkup sektornya sama. Kita tanya juga mau nggak pimpin saudaramu," ujar
Asisten Deputi Manajemen SDM Eksekutif BUMN Imam Bustomi dalam jumpa pers di Kantor Daya Dimensi Indonesia, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2016).

Dirinya memberi contoh ada beberapa direksi BUMN yang sudah mapan kemudian memilih untuk memimpin BUMN yang kondisinya kurang baik. Bahkan dari segi penghasilan yang didapatkan juga lebih rendah dari posisinya sebagai direksi di BUMN terdahulu.

"PT Kawasan Industri Medan (Persero) nggak ada 4 kali, nggak tahunya dari Pupuk Kujang jad direksi. Anda kalau di sini turun, tidak hanya pendapatannya turun tapi remunerasinya juga turun," kata Imam.

Contoh serupa juga terjadi di Perusahaan Film Negara (Persero). Kursi direktur utama di BUMN perfilman ini sempat kosong dan akhirnya diisi oleh mantan komisaris BUMN lainnya.

"PFN nyarinya sudah enam kali ternyata ada satu orang mantan komisaris. Kita sistemnya terbuka kok, jadi fair," tutur Imam. (ang/ang)