Jokowi: Indeks Kemudahan Berusaha di Indonesia Masih Jauh Sekali

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku mendapat laporan langsung dari investor terkait masalah perizinan usaha di Indonesia. Dikatakan Jokowi, indeks kemudahan berusaha di Indonesia memang masih jauh sekali.

Jokowi mengaku banyak menerima aduan perihal rumitnya masalah perizinan. Untuk itu, dia meminta kepada kepala daerah seluruh Indonesia untuk memperhatikan masalah ini dan mencari solusinya.

"Perizinan ini juga keluhan yang ada masih banyak sekali, yang nantinya juga larinya ke pungli, yang larinya akan menghambat investasi di daerah. Saya ingin mengingatkan karena ini banyak juga yang menjadi kewenangan gubernur, bupati, dan wali kota. Saya berikan contoh izin berkaitan dengan manufaktur dan industri," kata Jokowi saat mengundang para gubernur seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Jokowi mengatakan, dirinya tadi pagi menerima kedatangan beberapa investor untuk Indonesia. Dalam, pertemuan itu, investor mengadu harus mengurus ribuan lembar perizinan untuk berusaha di Indonesia.

"Saya baru saja tadi pagi bertemu dengan investor. Mereka hitung izin itu hampir 2.000. Lembarnya bisa mencapai 20 ribu lembar. Kalau dari pusat diurutkan sampai ke daerah. Kalau terus-terus seperti ini,investor tidak akan tahan," kata Jokowi.

"Sehingga indeks daya saing kita, indeks kemudahan berusaha di Indonesia, betul-betul memang masih jauh sekali. Ease of Doing Business, rankingnya masih 109. Sebelumnya 120, kemudian loncat sedikit jadi 109. Malaysia 18 dan Thailand 49. Saya sampaikan berulang-ulang supaya kita bisa melihat diri kita sendiri bahwa izin ini harus segera disederhanakan dan disimpelkan," tambahnya.

Jokowi mengatakan, rumitnya masalah perizinan ini terjadi di semua tempat dan wilayah. "Di semua tempat ada. Ternyata ada. Untuk mengurus atau mendirikan sebuah industri, apalagi dalam skala besar, dari izin yang namanya Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan, dan Dinas Ketenagakerjaan. Nah ini yang menyebabkan semakin ruwet," katanya.

"Sekarang saja yang namanya rekomendasi itu bisa menjadi kayak izin. Syarat bisa menjadi izin. Ini yang harus dihentikan. Saya memberikan contoh, karena tadi pagi keluhannya seperti itu. Mendirikan bangunan, ada parabolanya. Minta izin sendiri urusan parabola. Ada hotel membuat kolam renang, izin sendiri kolam renang. Ada hotel, ada restorannya, izin sendiri untuk urusan restoran," tambahnya.

Jokowi mengatakan, jika rumitnya perizinan itu masih terjadi, maka Indonesia tak akan dilirik oleh para investor. Akibatnya, Indonesia susah untuk maju.

"Ini kalau tidak dikontrol oleh kepala daerah. Coba Pak Gubernur panggil para kepala dinas. Cek saja mungkin di bupati/wali kota, karena yang bekerja di sana. Syarat bisa menjadi izin. Rekomendasi teknis sudah seperti mengurus izin. Padahal hanya lampiran. Pada saat kita mengajukan itu seharusnya sudah. Sama, dulu di pusat juga sama," katanya.

"Mulai minggu depan kita akan konsentrasi di situ, yang syarat bisa menjadi izin, rekomendasi teknis seperti mengurus izin," tambah Jokowi. (jor/ang)