Follow detikFinance
Kamis 20 Oct 2016, 21:11 WIB

DPR: Siapa yang Tanggung Jawab Kalau Holding BUMN Bermasalah?

Yulida Medistiara - detikFinance
DPR: Siapa yang Tanggung Jawab Kalau Holding BUMN Bermasalah? Foto: Maikel Jefriando
Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno berencana membentuk 6 holding BUMN yang akan diselesaikan hingga akhir tahun 2016. Namun, rencana tersebut belum pernah dibahas dengan Komisi VI DPR karena Menteri Rini dilarang ke DPR.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Asma Natawijana, soal holding BUMN tersebut harus dikomunikasikan kepada DPR agar dapat diawasi pelaksanaannya. siapa yang bertanggung jawab jika ada masalah terkait holding tersebut.

"Sebab itu perubahan pemegang saham ya, seharusnya kita ini ada yang mengawasi terhadap pemerintah. Oleh karena, itu holding ini kita tidak tahu apakah menjadi baik, menjadi tidak baik atau menjadi sedang, itu dalam fungsi pengawasan kita. Kalau suatu hari itu menjadi tidak baik holding-nya, menjadi bermasalah untuk negara siapa yang tanggung jawab," kata Azam, di Komisi VI DPR, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2016).

Ia mengatakan setiap perubahan di dalam Kementerian BUMN harus dikomunikasikan kepada DPR. Hal itu karena DPR yang akan mengawasi kebijakan pemerintah karena terkait holding ini beberapa saham akan digabungkan.

"BUMN ini mau dibawa kemana. Menteri ini mau bikin holding antara ini dan ini tapi kan harus ada kita, setiap perubahan-perubahan saham itu kan harus seizin DPR menurut UU 17 tahun 2003 dan UU 1 2004 tentang perbendaharaan negara harus di komunikasikan. BUMN ini kan dibawa ke kanan, kiri, tahu-tahu mati atau bubar gimana nggak bisa uang negara di sana," kata Azam.

Menurutnya terkait rencana holding BUMN ini belum pernah dibahas dengan DPR. Hal itu karena Rini dilarang oleh Plt Ketua DPR Fadli Zon (pada waktu peralihan pimpiman dari Setya Novanto ke Ade Komarudin) untuk ke DPR rapat bersama mitra kerjanya. Oleh karena itu, dia mendorong agar Ketua DPR Ade Komarudin mencabut surat tersebut karena menyulitkan komunikasi antar legislatif dan eksekutif.

"Belum pernah, kan bu Menteri ini (rencananya) pada tahun 2016. Bu Menteri nggak boleh ke sini akhir 2015. Makanya kami Komisi VI kesulitan untuk berkomunikasi dengan bu Menteri," kata Azam.

Menurutnya, Komisi VI tidak bisa memberikan rekomendasi apapun terkait holding karena belum menerima penjelasan secara resmi dari Menteri Rini. Ia juga menyebut jika holding belum dibahas tetapi telah dibentuk, akan ada konsekuensinya jika holding tersebut bermasalah.

"Kita tidak bisa merekomendasikan hal yang tidak kami ketahui kan tidak bisa walaupun ada kemampuan untuk itu, tapi kan nggak boleh secara tatakrama," ujar Azam.

"Kita lihat nanti konsekuensinya itu jadi masalah besar, kita fungsi UU itu kita DPR adalah pengawasan. Kalau ada masalah itu dalam holding ini nanti siapa bertanggung jawab," tutupnya.

Sedikitnya ada 6 sektor holding BUMN yang akan diselesaikan hingga akhir tahun 2016, antara lain sektor minyak dan gas, pertambangan, jalan tol, jasa keuangan, perumahan, dan pangan. (dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed