Follow detikFinance
Minggu 23 Oct 2016, 15:16 WIB

Kewenangan KPPU Sudah Sangat Kuat, Jangan Ditambah Lagi

Dewi Rachmat Kusuma - detikFinance
Kewenangan KPPU Sudah Sangat Kuat, Jangan Ditambah Lagi Ilustrasi Foto: M Luthfi Andika
Jakarta - Inisiatif Komisi VI DPR untuk memperkuat posisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), terkait dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dinilai perlu dikaji kembali.

Mantan Ketua KPPU yang juga Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengungkapkan, jangan sampai Revisi Undang-undang (RUU) KPPU tersebut malah merugikan para pebisnis dalam negeri.

"UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sekarang mau diubah, mau diperbaiki, diamandemen, jangan sampai ini menimbulkan abuse of power," ujarnya kepada detikFinance, Minggu (23/10/2016).

Sutrisno mengatakan, kewenangan KPPU saat ini sudah sangat kuat bahkan melebihi institusi negara lainnya seperti KPK. Kalau sampai kewenangannya ditambah alias diperkuat lagi, tentu membuat dunia usaha justru tidak sehat.

"KPPU meminta kewenangan yang lebih. Menurut saya kewenangan saat ini sudah lebih, melebihi KPK. KPPU itu bisa bertindak sebagai pelapor, memeriksa, menyidangkan perkara dan majelis hakim, jadi ada kewenangan yang banyak. KPK saja enggak sampai segitu," terang dia.

Kewenangan lebih seperti apa yang diinginkan KPPU?

"KPPU minta kewenangan untuk menggeledah, menyadap, menyita, itu saya kira, itu ranahnya kepolisian, itu berlebihan, itu bukan menyehatkan dunia usaha malah kontraproduktif kepada dunia usaha," ucap Sutrisno.

Hal lain, yang juga menjadi masalah adalah soal pemberian denda kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran seperti kartel misalnya. Usulan denda 30% dari total omzet perusahaan dinilai memberatkan dunia usaha.

"Isu kedua masalah memberikan denda, mereka usul denda 30% dari omzet. Misalnya perusahaan dinyatakan bersalah, itu denda 30% dari omzet, itu nanti tidak ada lagi yang mau berbisnis di sini," kata dia.

Sutrisno membandingkan, seperti halnya Jerman, mereka memberikan denda kepada perusahaan yang dinyatakan bersalah, persentasenya hanya dihitung berdasarkan total kesalahannya saja, bukan keseluruhan omzet perusahaan.

"Di Jerman itu dendanya dari tingkat keuntungan yang diperoleh dari perilaku tidak sehat/tidak fair, apakah satu kali, dua kali atau tiga kali dari perlakuan tidak fair," katanya.

"Misal perusahaan melakukan kartel, misalkan untungnya 10, karena bikin kartel untungnya 15, nah dendanya itu dari angka 5 itu, persentase harus diatur berdasarkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari perilaku tidak sehat," sebut dia.

Selanjutnya, Sutrisno melanjutkan, KPPU harusnya sebagai wasit untuk mengawasi para pebisnis di Indonesia bukan sebagai penghambat berkembangnya dunia usaha.

"Di dalam RUU ini, ada hukuman yang ultimate Rp 2 triliun. Kalau orang didenda Rp 2 triliun, itu membunuh bisnis, padahal KPPU itu kan semacam wasit sepakbola, KPPU hanya sebagai penalti bukan menghukum semena-mena, ini berbahaya," katanya.

Di samping itu, selama ini, tidak ada yang mengawasi kinerja KPPU. Harusnya, kata Sutrisno, perlu ada lembaga pengawas khusus mengawasi kinerja KPPU sehingga tidak menimbulkan abuse of power.

"Selama ini KPPU tidak ada pengawas, kalau ada abuse of power itu yang mengawasi siapa, padahal dia punya kewenangan melebihi hakim. Harusnya ada yang mengawasi kode etik anggota KPPU supaya tidak terjadi abuse of power," ucap dia.

Hal lain yang juga perlu diperbaiki adalah adanya pasal karet, di mana pasal ini dinilai tidak jelas pengaturannya sehingga perlu dikaji ulang.

"Adanya pasal karet di dalam RUU. Contohnya, saya pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, itu tidak jelas sehingga menimbulkan pasal karet, menafsirkan sendiri-sendiri, jadi pasal karet harus dihilangkan

"Aturan-aturan di RUU KPPU seyogyanya diatur sekaligus di dalam UU jangan dilimpahkan ke KPPU untuk lebih lanjut nanti menimbulkan abuse of power," pungkasnya. (drk/drk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed