Jokowi Dikunjungi OECD, Bahas Reformasi Perpajakan

Jakarta - Perwakilan Organisasi Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) hari ini menyambangi Istana Negara untuk bertemu Presiden Joko Widodo.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, kunjungan OECD kali ini untuk menyampaikan sejumlah saran terkait percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Jadi itu kunjungan OECD sedang ke Jakarta dan mereka menemui presiden dalam rangka courtesy dan mereka sampaikan perkembangan dari kerja sama yang Indonesia punya. OECD juga menyampaikan sejumlah saran, pemikiran untuk yang menurut mereka penting dikerjakan oleh Indonesia," kata Darmin di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/10/2016).

Ada 30 negara yang tergabung dalam OECD termasuk Indonesia. Darmin mengatakan, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan negara-negara OECD sejak tahun 2012 dalam sejumlah aspek.

"Dari mulai tax reform (reformasi perpajakan), pendidikan, dan lainnya. Total ada sekitar 6-7 bidang yang dikerjasamakan," sambung dia.

Ada pun saran yang disampaikan OECD dalam pertemuan kali ini lebih banyak menyoroti perihal reformasi perpajakan di Indonesia.

Pembenahan sektor pajak menjadi kunci penting dalam rangka menjamin ketersediaan anggaran untuk membiayai berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah.

"Tadi yang disampaikan Angel Gurria, Sekjen OECD, itu ada beberapa saran. Mereka menyarankan Indonesia penting untuk melakukan reformasi perpajakan, ya tentu saja mereka tahu kita sedang tax amnesty dan itu bisa dikombinasikan menjadi dasar perbaikan di perpajakan," kata Darmin.

"Dan mereka menyampaikan hal-hal seperti IT di perpajakan, kemudian perbaikan administrasi perpajakan, kemudian ada juga mengenai tax policy," pungkas dia. (bal/dna)