Di antaranya adalah kemudahan izin usaha dan insentif pajak berupa tax holiday, tax allowance, serta pembebasan pajak penghasilan.
"Mudah-mudahan. Bagaimana kita kelola mengenai tanahnya, infrastrukturnya, SDM. Kita ingin pemerintah memberikan tambahan fasilitas perpajakan berupa pajak penghasilan, pajak perusahaan untuk kemajuan investasi di Batam. Kalau itu tidak diberikan, akan sulit untuk berkembang," katanya di Gedung BKPM, Jakarta, Senin (24/10/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lahan selama ini tidak jelas. Lahan sudah ada di tangan pihak ke 3, 4, 5 sehingga menjadi lebih mahal dibanding region serupa di kawasan ASEAN. Kalau pemerintah sendiri kan hanya memberikan sewa lahan Rp 45.000 per meter per 30 tahun. Ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Artinya Rp 1.500 per meter per 30 tahun," jelas dia.
Lanjut dia, saat ini sedang dilakukan sejumlah penyesuaian seperti kenaikan tarif. Tetapi juga berdasarkan wilayah-wilayahnya seperti perumahan yang belum berkembang dengan yang sudah sangat berkembang dikenakan tarif yang berbeda.
"Kalau industri, kita bedakan lagi, ada yang berdasarkan industri yang menggunakan teknologi canggih, sedang, rendah. Untuk mendorong yang bagus, sewa lahannya kita rendahkan dibanding industri yang tidak menggunakan teknologi tinggi. Jadi nanti skill juga akan lari ke situ. Nanti ini akan berkaitan kebijakan mengenai KEK," ungkapnya.
Sebagai informasi, hingga Agustus 2016, investasi di Batam telah mencapai US$ 360 juta. BP Batam sendiri menargetkan hingga akhir tahun angka tersebut akan menyentuh US$ 750 juta. Ke depan, Batam akan mengupayakan industri-industri yang memiliki nilai tambah untuk bisa berkembang di tahun berikutnya.
"Kita mengarahkan tahun ke depan kepada industri value added seperti green industry, elektronik, sektor marine tourism dan industri jasa seperti ship yard juga kita fokuskan ke sana," tandasnya. (hns/hns)










































