Ini Jurus Sri Mulyani Genjot Ekonomi di Akhir Tahun

Ini Jurus Sri Mulyani Genjot Ekonomi di Akhir Tahun

Maikel Jefriando - detikFinance
Senin, 24 Okt 2016 17:23 WIB
Ini Jurus Sri Mulyani Genjot Ekonomi di Akhir Tahun
Foto: Ardan Adhi Chandra
Jakarta - Pertumbuhan ekonomi 2016 diproyeksikan tumbuh pada level 5,1% atau lebih rendah dari asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang sebesar 5,2%. Ini semakin berat setelah diperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal III di bawah realisasi kuartal II-2016 yang sebesar 5,18%.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyadari hal tersebut dan mulai menyiapkan berbagai strategi agar pada kuartal IV ekonomi kembali naik. Modal utama pendorong perekonomian adalah dana tebusan dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. Pada periode I tax amnesty, dana yang masuk ke kas negara mencapai Rp 97 triliun.

"Karena Rp 97 triliun dana tebusan terserap pemerintah. Pemerintah secara kas memiliki kas yang cukup. Kita ingin kas dibayarkan kembali, agar ada dampak ke perekonomian, apakah itu disbursement produktif di Kementerian/Lembaga. Supaya bisa dirasakan manfaatnya," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Senin (24/10/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Belanja pemerintah pada tahun ini diproyeksikan bisa melebih 95% dari total pagu. Proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Efeknya pun akan sangat besar terhadap perekonomian.

"Biasanya KL hanya bisa belanjakan di bawah atau sampai 95% (tahun-tahun lalu). Beberapa KL bisa belanjakan dekati 100 persen. Ini pasti ada tambahan terhadap dampak positif dari perekonomian terutama kuartal empat," papar Sri Mulyani.

Kemudian adalah Penyertaan Modal Negara (PMN) yang direalisasikan dalam dua tahun terakhir. Sri Mulyani menilai dana yang diberikan sangat besar, sehingga seharusnya sudah bisa melakukan ekspansi dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Tentu mereka mampu menjalankan ekspansinya. Karena PMN yang disetujui cukup signifikan. Tentu pengaruhnya ke BUMN perlu dipantau sehingga dari sisi jumlah anggaran. Itu harus diteliti lebih lanjut," terangnya. (mkl/hns)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads