Hadir di BPK, Jokowi: Kita Perangi Praktik Illegal Fishing

Jakarta - Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang lingkungan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI hari ini menggelar 17th Assembly Meeting of International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) Working Group on Environmental Auditing (WGEA) yang berlangsung pada tanggal 25-27 Oktober 2016 di Jakarta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir langsung dalam pembukaan ini, dan memastikan keseriusan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Kemajuan dalam peradaban menurutnya bisa saja membawa dampak negatif kepada alam, dan hal tersebut patut diperhatikan.

"Untuk menjaga biodiversitas laut misalnya, praktek illegal fishing kita perangi, sumber maritim Indonesia dilindungi. Begitu juga komoditas alam seperti batu bara dan kelapa sawit yang sebelumnya menjadi jangkar pertumbuhan ekonomi, sekarang sudah mulai menerapkan praktik usaha yang berkelanjutan," ujar Jokowi dalam sambutannya di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Perjalanan Indonesia dalam mewujudkan praktik berkelanjutan sendiri sudah tergabung dalam RPJMN 2015-2019 yang juga sejalan dengan SDGs. Namun kondisi lokal tiap negara yang berbeda-beda memerlukan solusi lokal dalam mengatasi masalah keberlanjutan.

"Memang tujuan berkelanjutan di tiap negara sama dengan tujuan di tingkat global tetapi cara mencapainya harus memperhatikan kondisi budaya dan perspektif lokal. Karena itu kita semua perlu bekerja sama dan bertukar pengalaman," tambahnya.

"Kita semua perlu supreme audit institution. Sebagai institusi audit, supreme audit institution harus meningkatkan antisipasi, transparansi dan akuntabilitas para pemangku kepentingan dalam menerapkan SDGs, terutama dalam meningkatkan sistem pengawasan, data dan informasi," ujar dia.

BPK sendiri akan mengawal sejumlah proses pembangunan yang berkaitan dengan isu lingkungan, bagaimana pola dan metodologi untuk mengaudit SDGs yang menjadi tindak lanjut Milenium Development Goals (MDGs).

Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan, isu-isu lingkungan tersebut seperti penuntasan kemiskinan, kelaparan, kebodohan, keberlangsungan hutan dan lingkungan dan kesetaraan gender.

Seperti misalnya dana untuk pencegahan kebakaran hutan, yang juga menjadi fokus dari pemerintah dan dunia untuk memerangi praktik pembakaran hutan.

"Jadi akan terlihat nanti dari hasil auditnya. Kemungkinan dana negara, kita periksa dana negara. Akan ketahuan nanti audit-audit kemungkinan adanya kerugian. Misal harusnya untuk kebakaran, tapi uangnya malah untuk yang lain," jelas dia dalam kesempatan yang sama.

Sebagai informasi, INTOSAI WGEA merupakan kelompok kerja audit lingkungan BPK se-dunia, yang akan membantu badan pemeriksa dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang berkaitan dengan audit lingkungan, memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman antar badan pemeriksa serta mempublikasikan pedoman dan informasi lainnya.

Pertemuan ini juga dihadiri Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, serta 115 peserta yang berasal dari 48 Supreme Audit Institution (SAI), Australian National University dan empat lembaga internasional yang berada di naungan PBB.

Selain mendiskusikan isu-isu terkini tentang lingkungan hidup dari masing-masing regional dan internasional, pertemuan ini juga akan menyetujui realisasi Work Plan WGEA 2014-2016 dan mengesahkan Work Plan 2017-2019 serta mengukuhkan BPK sebagai Ketua WGEA periode 2017-2019. (drk/drk)