Melirik Keberhasilan Jokowi Mendongrak Pertumbuhan Ekonomi RI di 2016

Jakarta - Laporan baru Bank Dunia menyebutkan, perbaikan pengelolaan fiskal mendukung pertumbuhan PDB di Indonesia, yang diproyeksikan 5,1% untuk 2016. Namun risiko eksternal seperti pertumbuhan global yang lebih lamban dari yang diharapkan serta ketidakpastian pasar keuangan global membawa risiko turunnya ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini.

Penerimaan program tax amnesty yang lebih besar dari perkiraan awal telah membantu mengurangi risiko fiskal di Indonesia, begitu juga dengan beberapa penyesuaian belanja pemerintah.

Program tax amnesty alias pengampunan pajak juga berhasil meraup 56,6% dari target pada akhir periode pertama. Penerimaan tambahan ini diharapkan dapat menambah belanja modal sehingga membawa dampak positif pada pertumbuhan.

"Perbaikan tata kelola fiskal, kebijakan publik yang lebih kuat serta reformasi struktural, termasuk tanggapan tepat waktu terkait harga pangan telah memberikan hasil positif. Risiko telah menurun dan beberapa indikator membaik. Ke depan, kami optimistis bahwa upaya berkelanjutan untuk mengembangkan pariwisata dan manufaktur akan menghasilkan lebih banyak pekerjaan, meningkatkan pendapatan ekspor, dan semakin mendukung pertumbuhan," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk lndonesia Rodrigo Chaves di The Energy Building, SCBD, Jakarta Pusat, Selasa (25/10/2016).

Pertumbuhan yang tangguh dan reformasi kebijakan reformasi telah membantu upaya mengurangi kemiskinan. Tingkat kemiskinan di lndonesia turun 0,4% pada kuartal I-2016. Ini merupakan penurunan year on year terbesar dalam tiga tahun terakhir.

Kebijakan yang mendorong penurunan tersebut adalah upaya menstabilkan harga beras termasuk manajemen impor beras dan operasi pasar oleh Bulog.

Selain itu, perluasan program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), yang menyalurkan bantuan tunai bersyarat juga berkontribusi terhadap turunnya angka kemiskinan di Indonesia.

Perluasan program tersebut mencakup 3,5 juta rumah tangga baru dan berkontribusi terhadap hampir sepertiga dari total penurunan kemiskinan.

Selanjutnya, koefisien GlNl yaitu salah satu cara menilai ketimpangan yang mengalami penurunan sebesar 1,1 poin ke 39,7. Meskipun angka ketimpangan ini masih terbilang tinggi, ini merupakan penurunan tahunan terbesar sejak krisis keuangan Asia pada tahun 1997-1998.

Sektor pariwisata di Indonesia juga berpotensi membuka investasi swasta, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan ekspor, dan memandu investasi infrastruktur yang ditargetkan di daerah tujuan pariwisata.

"Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan industri pariwisata kelas dunia," kata Practice Manager Bank Dunia untuk Makroekonomi dan Manajemen Fiskal di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Ndiame Diop pada kesempatan yang sama.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi Indonesia juga harus didukung dengan infrastruktur penunjang seperti akses jalan dan transportasi.

"Namun untuk menghasilkan tujuan industri pariwisata, perlu lebih banyak pembangunan infrastruktur, yang memerlukan koordinasi yang lebih baik antara instansi pemerintah dan sektor swasta," lanjut Diop.

Kementerian Pariwisata juga telah menetapkan target untuk menarik US$ 10 miliar investasi swasta guna perkembangan 10 tujuan wisata pada tahun 2019.

Menurut World Travel and Tourism Council, setiap US$ 1 juta yang dikeluarkan untuk melakukan perjalanan dan wisata di Indonesia akan menghasilkan 200 lapangan kerja. (drk/drk)