RUU APBN 2017 Siap Dibawa ke Paripurna Besok

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah akhirnya menyepakati postur APBN 2017 yang akan dibawa ke rapat paripurna besok, Rabu (26/10) untuk kemudian disahkan di dalam Undang-Undang (UU).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku proyeksi indikator makro tersebut realistis, dan mengikuti perkembangan ekonomi global yang masih penuh tantangan serta langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"APBN 2017 besok insya Allah akan dibawa ke paripurna. Pada prinsipnya mulai dari postur, asumsi makro, insya Allah telah menunjukkan atau mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional atau tantangan yang dihadapi dari perekonomian global. Sehingga paling tidak itu telah memberikan suatu proyeksi yang bisa dianggap realistis dan kemudian tidak menimbulkan spekulasi mengenai postur dari APBN 2017. Itu suatu langkah kemajuan yang baik," ujar dia usai melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Menurutnya, dari sisi postur belanja memang masih banyak dilakukan program-program yang bertujuan menjaga momentum ekonomi terutama pada saat kondisi perekonomian global, dan kondisi perdagangan inetrnasional yang masih sangat lemah.

Sehingga desain dan jumlah tingkat belanja negara digunakan untuk mengurangi tekanan yang berasal dari luar dan pada yang sama memperbaiki fondasi perekonomian Indonesia, baik dari sisi pertumbuhan perekonomian yang berasal dari sektor-sektor yang tidak terkena imbas dari perdagangan global seperti pertambangan, juga dalam rangka untuk kami kurangi kemiskinan dan kurangi kesenjangan.

"Oleh karena itu berbagai macam kebijakan belanja itu, baik dari sisi kementerian lembaga dan belanja kepada transfer ke daerah itu semua ditujukan agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih merata, pondasi bisa lebih kuat dan tidak mengalami imbas pelemahan dari luar negeri," ungkapnya.

Lanjut dia, penerimaan negara sebesar Rp 1.748,9 triliun menurutnya cukup realistis. Hal ini dipacu dengan adanya pertumbuhan penerimaan perpajakan sekitar 12-15% tahun depan. Namun demikian, adanya defisit anggaran akan diupayakan bisa menciptakan momentum pertumbuhan ekonomi, lantaran beban utang dan tambahan utang yang akan dilakukan pada 2017 dihasilkan untuk kegiatan ekonomi yang produktif.

"Pada akhirnya nanti bisa dipakai untuk kurangi beban utang ke depannya. Jadi kita membuat kebijakan APBN yang lebih seimbang antara kebijakan penerimaannya, kebijakan belanjanya, dan kebijakan defisitnya," tukasnya. (dna/dna)