Berantas Pungli, Menhub Minta Jembatan Timbang Dikelola Swasta

Jakarta - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mencatat dari 140 unit jembatan timbang yang ada di seluruh Indonesia, sebagian besarnya masih bermasalah. Masalah yang ditemukan terutama terkait maraknya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas pengelola jembatan timbang.

Untuk itu, ia bermaksud merombak tata kelola jembatan timbang. Perombakan tata kelola jembatan timbang, lanjut Budi, bisa dilakukan dengan cara menyerahkan pengelolaan kepada lembaga yang berkompeten.

"Untuk menghilangkan pungutan liar di jembatan timbang opsi yang sangat terbuka adalah pengoperasian jembatan timbang diserahkan kepada institusi yang memiliki dedikasi dan kompeten yang didukung oleh sistem dan integritas," kata dia.

Pihak berkompeten yang dimaksud, bisa saja perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bila diserahkan kepada pihak ketiga, sambung Budi, bisa mempermudah pengawasan terhadap pengelolaan jembatan timbang.

Bila ditemukan penyelewengan, badan usaha atau perusahaan pengelola jembatan timbang bisa dievaluasi dengan melakukan pemutusan kontrak kerja sama hingga penuntutan ke jalur hukum.

"Kita akan mencari siapa pihak yang tepat dan berkompeten untuk mengelola jembatan timbang. Apakah pemerintah pusat, pemda, atau melibatkan pihak ketiga seperti Surveyor (BUMN PT Surveyor Indonesia), SPS dan lain-lain," simpul Budi. (dna/ang)