Follow detikFinance
Kamis 27 Oct 2016, 07:07 WIB

Kewenangan KPPU Tidak Perlu Ditambah, Justru Harus Ada yang Mengawasi

Dewi Rachmat Kusuma - detikFinance
Kewenangan KPPU Tidak Perlu Ditambah, Justru Harus Ada yang Mengawasi Foto: CNN Indonesia/Safir Makki
Jakarta - Penguatan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam usulan perubahan UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinilai perlu dikaji kembali.

Pasalnya, saat ini kewenangan KPPU sudah seperti lembaga superbody. Jika ditambah, justru akan menghambat keberlangsungan dunia usaha.

"KPPU meminta bisa melakukan penggeledehan, penyitaan, penyadapan, yang saya berpendapat itu berlebihan karena kewenangan KPPU itu sudah sangat superbody. Saat ini saja kewenangannya sudah luar biasa, KPPU bisa menjadi pelapor, pemeriksa, yang memutuskan bersalah atau tidak. KPK saja hanya melaporkan, yang memutuskan Tipikor. Polisi saja nggak bisa melakukan penggeledahan, harus seizin pengadilan," ujar Mantan Ketua KPPU, yang juga Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, kepada detikFinance, Rabu (26/10/2016).

Menurut Sutrisno, dengan kewenangan yang begitu besarnya, harusnya justru harus ada lembaga yang mengawasi kinerja KPPU, bukan malah menambah kewenangan.

"Ini harus dikontrol sehingga tidak abuse (sewenang-wenang). Misalnya banyak kasus yang sudah diperiksa, di media massa ngomong sudah bersalah. Seperti kartel, kalau sudah dibilang begitu, itu sudah negatif padahal buktinya belum diketahui, jadi kalau sudah begini siapa yang mengawasi? Sehingga di KPPU itu perlu ada pengawas supaya tidak semena-mena," jelas dia.

Sutrisno menyebutkan, UU tersebut memang perlu direvisi, namun bukan untuk menambah kewenangan KPPU. Sebaliknya, revisi dilakukan untuk menyempurnakan pasal-pasal karet. Artinya, pasal-pasal yang pengaturannya tidak jelas dan memiliki makna ganda harus diubah dengan yang lebih jelas.

"Misalnya pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian yang bisa menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tapi tidak dijelaskan secara jelas. Ini menimbulkan karet, penafsirannya semau-mau yang punya palu, pasal karet ini harus dipastikan secara jelas," kata Sutrisno. (drk/wdl)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed