.webp)
"Ada tiga kebijakan pokok yang menyebabkan kita ini terhalang kemajuannya. Pertama, waktu krisis 1998 ongkosnya terlalu tinggi. Ongkosnya bisa menjadi Rp 600 triliun, tapi kalau dihitung dengan uang sekarang saya kira hampir Rp 3.000 triliun," kata JK dalam sambutannya pada acara Tempo Economic Briefing di hotel Westin, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (27/10/2016),
Kesalahan yang dilakukan saat itu ialah dengan mempercayai atau menjamin semua aset sehingga semua orang melakukan penggelembungan atas kebijakan itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang terbesar itu pada, minta maaf, kabinet sebelum ini. Waktu pada saya ada di Kabinet alhamdulliah kita naik harga BBM tiga kali, kita keras," terangnya.
Masalah ketiga adalah kekeliruan dalam menata pemerintahan dari sentralistik ke otonomi daerah. Pemerintah disebutkan tidak dapat mengelola secara efisien birokrasi sehingga ongkos birokrasi menjadi mahal.
Hal itu terlihat pada pengunaan anggaran sebesar 7 kali lipat dibandingkan 10 tahun yang lalu.
"Sekarang seluruh biaya pegawai Rp 720 triliun, padahal 2010 itu masih Rp 70 triliun. Tinggi sekali. Akibat tiga hal ini maka terjadilah pergeseran belanja dari dulu waktu jaman orde lama 50% biaya pembangunan, sekarang belanja modal dan barang itu tidak lebih daripada 50%," ucapnya.
"Modalnya hanya kurang lebih 9%, karena belanja modal dan baranglah sebenarnya bisa mendorong pertumbuhan. Multiplier effect yang bisa menumbuhkan," sambungnya.
Akhirnya, lanjut JK, masalah yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, sosial, kebutuhan pendidikan. (tfq/ang)
