Sri Mulyani Jaga Pertumbuhan Ekonomi di Atas 5%

Jakarta - Pemerintah sangat berhati-hati dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Hal ini dikarenakan APBN sangat dibutuhkan untuk melindungi kondisi perekonomian dalam negeri dari tekanan asing.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/10/2016).

"APBN ditujukan untuk menjaga di atas 5% dengan melindungi komponen sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri agar tidak alami tambahan tekanan yang berasal dari pelemahan global terutama perdagangan komoditas, geopolitik dan geoekonomi," ujarnya.

China memang menjadi sorotan penting, tidak hanya bagi Indonesia akan tetapi bagi seluruh dunia. Di samping itu juga perlu diperhatikan dampak dari persoalan perbankan, yaitu Deutchbank.

"Walaupun gejolak berasal dari luar negeri, pasti pengaruh ke dalam negeri. Kami gunakan untuk supaya tidak memperlemah. Jadi itu tujuan kami, sebagai pelindung," terangnya.

Pertumbuhan ekonomi tahun depan diasumsikan sebesar 5,1%. Sri Mulyani menyebutkan, level asumsi tersebut seimbang, baik dalam kaitan menjaga pertumbuhan ekonomi dan kondisi global.

"Kami sangat paham bahwa kondisi global belum kondusif, bahkan muncul beberapa kemungkinan risiko yang akan terjadi seperti The Fed, pemilihan umum di beberapa negara maju, proteksionisme di beberapa negara maju yang akan memperlemah perdagangan internasional. Ini faktor global. Kami coba netralisir agar tidak sebabkan pertumbuhan ekonomi kita melemah," paparnya.

Kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah bersifat ekspansif akan tetapi tetap menjaga kehati-hatian. Sri Mulyani tidak menginginkan kebijakan ekspansif malah justru memberatkan kondisi perekonomian negara.

"Karena ini bukan lari sprint. Menjaga APBN dan pertumbuhan ekonomi itu seperti lari maraton, jadi stamina harus dijaga terus. Ini pilihan yang sangat seimbang antara kebutuhan yang sangat ekspansif. Karena faktor eksternal yang lemah dan itu bisa merembas ke dalam. Maka fiskal harus bisa menahan efek global," terangnya.

Belanja utama adalah infrastruktur, pendidikan dan kesehatan serta antisipasi bencana alam. Porsinya disesuaikan dengan yang ditetapkan oleh undang-undang.

"Pada saat sama, kami tidak ekspansi terlalu banyak akan efisiensi belanja barang. Kualitas efektivitas di perbaiki. Kualitas subsidi tetap seperti untuk PKH naik, tapi desainnya akan terus diperbaiki. Apakah itu subsidi elpiji listirk dan solar. Jadi ketetapan sasaran jadi penting atau jumlahnya dinaikkan sangat hati-hati," jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, untuk transfer ke daerah disalurkan lebih besar dari sebelumnya. Sri Mulyani sangat mengharapkan partisipasi daerah untuk merealisasikan anggaran agar bisa mendorong perekonomian nasional.

"Kita bisa desain APBN sangat bagus tapi kalau di Pemdanya ada kendala apakah kapasitas atau kelola. Jadi ini tema bahwa perimbangan antara Pempus dan Pemda telah terjadi dan akan terus terjadi," pungkasnya. (mkl/drk)