Sudah Saatnya Pemerintah Kurangi Utang

Jakarta - Pemerintah sudah dianggap seharusnya untuk mengurangi porsi utang. Bukan karena nominal yang sudah mencapai Rp 3.444,82 triliun (per akhir September 2016), melainkan penggunaan utang yang sudah ditarik oleh pemerintah justru menjadi kurang produktif.

Ini terlihat dari posisi defisit keseimbangan primer yang tahun depan sebesar Rp 109 triliun. Artinya pemerintah melakukan penarikan utang, tidak diarahkan sepenuhnya untuk investasi, namun justru untuk membayar bunga utang.

Defisit keseimbangan primer terjadi sejak 2012. Untuk menurunkan defisit ke level terendah, bahkan menuju ke arah surplus, maka defisit anggaran harus bisa dijaga pada batas 1,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ini bisa dicapai pemerintah dengan melihat realisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty.

"Mungkin sekarang sudah bisa dikurangi karena tebusan dari tax amnesty jumlahnya lumayan," kata Eric Sugandi, Ekonom Kenta Institute kepada
detikFinance, Minggu (30/10/2016).

Tax amnesty masih akan berjalan sampai dengan Maret 2017. Sekarang jumlah tebusan yang sudah masuk sebagai penerimaan negara, hampir mencapai Rp 100 triliun. Banyak kalangan mulai optimistis target Rp 165 triliun bisa tercapai.

Selain untuk pengurangan utang, hasil tax amnesty juga bisa digunakan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terutama bila diarahkan terhadap belanja infrastruktur. Eric melihat arah itu sudah tergambar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

"Saya lihat APBN 2017 sudah lebih realistis dibanding APBN 2015 dan 2016, ada pengaruh masuknya Bu Sri Mulyani yang lebih realistis dalam susun APBN untuk paket-paket kebijakan," paparnya.

Proyeksi dalam tiga tahun ke depan, ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 5%. Eric mengatakan untk tahun ini bisa mencapai 5,1%, tahun depan 5,3% dan 2018 sebesar 5,5%.

"Saya lihat arahnya positif tapi butuh waktu untuk lihat hasilnya ke depannya, saya optimistis ekonomi Indonesia lebih baik dari 2015 dan 2016," tegas Eric. (mkl/dna)